Penyimpangan Tembak di Tempat oleh Aparat KepolisianSebuah Penyimpangan arti Keadilan

 

 

I.Pendahuluan    

Sejumlah tindakan penembakan terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh Polisi. Alasan-alasannya antara lain pelaku kejahatan yang bersangkutan diduga keras “berusaha melarikan diri”, dan petugas berusaha mengambil tindakan itu sebagai salah satu upaya pencegahan. Tetapi, langkah penembakan ini, yaitu penembakan di tempat, memperoleh sorotan tajam dari para aktivis HAM. Beberapa contoh umpamanya kasus penembakan Achmad alias Simson. Orang tua korban melalui kuasa hukumnya LBH Jakarta mempertanyakan kematian anak jalanan tersebut. Demikian juga, penembakan terhadap Asep Sutaryat ( 43 tahun ) pada hari Jum’at, 19 Februari 1999, seorang pengojek di kawasan Gambir. Kematiannya dipertanyakan oleh keluarganya, karena ditemukan luka bekas tembakan dari rusuk kiri tembus ke rusuk kanan. Disamping dipertanyakan hak-hak korban yang dijamin oleh prinsip praduga tidak bersalah, mereka juga tidak melihat korelasi langsung antara tindakan tembak di tempat dan menurunnya tingkat kriminalitas di masyarakat, sehingga muncul dugaan-dugaan seperti yang dikatakan oleh Kepala Divisi Sipil dan Politik dari LBH Jakarta bahwa,” polisi tidak mau menjalankan tugasnya secara professional, polisi sengaja mengecilkan persoalan ( malas bekerja) karena dengan ditembaknya seorang pelaku tindak pidana maka dianggap kasus sudah selesai, polisi sengaja membalik opini public dengan mengatakan bahwa yang ditembak adalah seorang residivis atau penjahat sadis sehingga perbuatan polisi yang tidak mengutamakan azas praduga tidak bersalah tersebut dapat diterima oleh masyarakat ( contohnya setiap penjahat yang tertembak yang diekspose di media televise selalu tertembak di dengkul/dari jarak dekat).”

” Kebijakan tembak di Tempat biasanya bukan dilakukan karena keperluan, namun didasarkan pada kenyataan dengan pernyataan Pimpinan Polri sebelumnya misalnya menjelang Hari Raya. Ada asumsi bahwa tersangka yang melawan polisi adalah melawan hukum maka polisi harus bertindak keras. Adanya pergantian pimpinan polisi sehingga denngan istilah “baterai baru” mulai menunjukkan “giginya”. Vigilante/keadilan jalanan dilakukan dilakukan karena tindakan criminal yang dianggap “melampaui batas” sehingga menganggap bahwa tindakan tegas / penembakan perlu, demi keadilan di lingkungan polisi. Negara Indonesia menganut crime control model yaitu pengendalian angka kejahatahan pada level tertentu, sehingga segala cara dilakukan untuk menekan tingginya angka kejahatan. Hal ini perlu dilihat karena mempengaruhi bagaimana code of conduct ( kode etik) & Basic Principles on the use of force and fire arms ( Azas – Azas dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api) diterapkan sebagai rujukan dalam undang-undang kepolisian dan standard operasional prosedur Polri.

Tindak kejahatan ternyata tidak berkurang. Kualitas dan kuantitas kejahatan semakin tinggi dan modus operandinya semakin beragam. Misalnya dalam kasus-kasus peledakan bom, pada tahun 1998 terjadi 3 kasus yaitu kasus tanah tinggi Jakarta Pusat, Kampung Batik Sari Semarang yang identitas pelaku kejahatan dan jenis peledaknya tidak diketahui serta Atrium Plaza Senen yang pelakunya tidak diketahui namun menggunakan bahan peledaknya berbau belerang.

Pada tahun 1999 terjadi 4 kasus peledakan bom yaitu Toserba Ramayana, Jalan Sabang, Jakarta Pusat 2 Januari 1999 dengan menggunakan bahan peledak TNT ( Tri Nitro Toluen), kasus peledakan bom di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara 9 Februari 1999 tersangka tidak diketahui namun menggunakan bahan peledak TNT, Palza Hayam Wuruk, Jakarta Barat 15 April 1999 tersangka pelaku anggota Angkatan Mujahidin Islam Nusantara ( AMIN) pimpinan Eddy Ranto dengan menggunakan bahan peledak ramuan KCL03 ( Kalium Klorat) dan TNT, Masjid Istiqlal Jakarta Pusat 19 April 1999 pelaku juga Eddy Ranto ( tersangka lama) dan kawan-kawan ( tersangka lama) dengan tujuan adu domba antar umat beragama. Dilihat dari kualitas kejahatan peledakan bom pada tahun 1999 telah banyak menggunakan bahan peledak TNT dan dari kuantitasnya terjadi peningkatan criminal.

Dengan demikian, pendapat bahwa penembakan terhadap tersangka pelaku kejahatan oleh aparat Kepolisian akan menurunkan tingkat kriminalitas, masih diragukan.

II. Pokok Permasalahan

Penggunaan senjata api dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut bukanlah hal yang mustahil. Berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Pol. Skep No.860/VII/1999, penggunaan senjata api secara formal diatur dengan ketat. Umpamanya, saat menghadapi bentuk-bentuk ancaman/perlawanan, ancaman terhadap anggota Polri, ancaman terhadap masyarakat dan ancaman terhadap diri tersangka itu sendiri. Juga ada Azas-azas penggunaan senjata api yang berpatokan pada azas legalitas ( setiap tindakan Kepolisian harus didasarkan pada ketentuan /peraturan yang berlaku) dan azas diskresi ( penggunaan senjata api harus mempertimbangkan manfaat dan kepentingannya serta harus ditujukan untuk terwujudnya kepastian hukum dan menjamin kepentingan umum). Dalam dunia internasional penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan Basic Principles on the use of force and fire arms ( azas-azas dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api).

Instrument ini bertujuan memberikan “pedoman otoritatif kepada Negara-negara anggota dalam melaksanakan tugas mereka, menjamin dan melaksanakan peranan semestinya dari pada petugas penegak hukum”. Azas yang ditetapkan didalamnya harus ” dipertimbangkan dan dihormati oleh Pemerintah didalam kerangka perundang-undangan dan praktik nasional mereka, dan meminta perhatian para petugas penegak hukum serta orang-orang lainnya seperti hakim, jaksa ( penuntut umum), pengacara anggota cabang eksekutif serta badan perundang-undangan dan public”.

Dalam lampiran Dewan Ekonomi dan Sosial 1989/65 terdapat pula Prinsip Pencegahan Efektif dan Penyelidikan Eksekusi di Luar proses Hukum, sewenang-wenang dan sumir. Instrument ini juga memuat acuan spesifik kepada etika profesi dan tanggung jawab pribadi para petugas penegak hukum karena cara mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam tindakan operasi penegakan hukum.

Dalam Pasal 3 lampiran abolisi tersebut mendesak para pemerintah melarang perintah-perintah dari para perwira atasan dan otorita public memberikan kekuasaan atau menghasut orang lain melaksanakan eksekusi diluar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir. Pasal ini menempatkan tekanan khusus pada hak( dan kewajiban) semua orang untuk menentang perintah demikian. Sebagai tambahan dinyatakan bahwa pelatihan para petugas penegak hukum harus menekankan ketentuan ini. Oleh karena itu tanggung jawab masing-masing petugas penegak hukum perorangan tidak meliputi jenis praktik yang dilarang berdasarkan instrument ini.

Sementara pasal 19-nya secara khusus menentukan bahwa perintah dari perwira atasannya atau otorita publik tidak boleh diajukan sebagai pembenaran untuk eksekusi diluar proses hukum, sewenang-wenang atau sumir.

Prosedur penggunaan senjata api secara formal telah diatur. Namun, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut? Tentu dalam prosedur formal menjadi standard operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas Polri, akan tetapi kebijakan di lapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang polisi. Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di Satuan kerja Polri, umpamanya yang bersifat situasional. Yaitu penggunaan senjata api serta eksekusi tanpa proses hukum semestinya. Misalnya perintah “tembak di tempat” terhadap pelanggar hukum pada setiap hari raya nasional. Juga perintah serupa ditujukan pada para pelaku tindak pidana kategori residivis yang tertembak/ sadis dalam melakukan kejahatannya.

III. Kerangka Teori dan Konsep

  1. PolaPola kekerasan

    Fenomena tembak ditempat atau eksekusi tanpa proses hukum tidak terlepas dari penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Pola-pola kekerasan menurut Martin R. Hasskell dan Lewis Yablonsky mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni:

    1. Kekerasan Legal. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugasnya dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya sport-sport agresif serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
    2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh dukungan sanksi. Suatu faktor yang penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Contohnya seperti kekerasan aparat terhadap wartawan yang mengakibatkan timbulnya stigmatisasi oleh masyarakat oleh aparat.
    3. Kekerasan rasional. Beberapa tindakan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya : pembunuhan dalam rangka kegiatan suiatu organsasi tertentu. Mengutip Galbert Geiss tentang jenis jejahatan ini dinyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya dapat pada kejahatan terorganisasi. Yaitu kegiatan-kegiatan seperti pelacuran, perjudian, serta lalu lintas narkotika, secara tradisional maupun non tradisional menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka yaitu kekayaan.
    4. Kekerasan yang tidak berperasaaan ” irrational violence“, yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korbantidak dikenal oleh pelaku.

      Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa yang dinakan “raw violence” yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

  2. Proses Pembelajaran

    Karena generasi muda Polri selain belajar tentang fungsi tekhnis Kepolisian dari Lembaga pendidikan Polri, dalam realitas sosialdi lapangan, mereka juga belajar melalui pergaulan antara sesame anggota khususnya dalam ruang lingkup satuan kerjanya baik dengan seniornya maupun anggotanya. Dengan demikian, maka penulis menggunakan teori Edwin Hardin Sutherland ( 1883-1950), Differential Association Theory mengatakan bahwa dalam setiap tingkah laku jahat dan menyimpang dipelajari melalui pola-pola criminal dan unsure tingkah laku jahat yang ada, diterima dan dihargai oleh lingkungan sosial. Proses pembelajaran itu sendiri terjadi dari Sembilan dalil yaitu :

    1. Tingkah laku jahat/criminal dipelajari dengnan cara berinteraksi antara individu/kelompok dengan individu / kelompok lain.
    2. Tingkah laku jahat dipelajari dalam suatu interaksi melalui proses komunikasi ( verbal/non verbal).
    3. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok intim
    4. Yang dipelajari termasuk tekhnik/ cara, motivasi, dorongan, rasionalisasi, dan sikap.
    5. Petunjuk yang khas dari motif/motivasi dipelajari dari hal-hal yang mendukung atau sebaliknya.
    6. Seseorang menjadi jahat karena lebih berasosiasi dengan pola-pola tingkah laku jahat dan terpengaruh padanya ( pokok utama Sutherland)
    7. Differential Assosiation berbeda dalam lamanya waktu, priioritas intensitas.
    8. Dalam proses belajar termasuk seluruh mekanisme yang ada dalam proses belajar lainnnya.
    9. Tingkah laku jahat adalah pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai umum.
  3. Realitas Kejahatan dari Richard Quinney

    Untuk memahami tindakan represi oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak kejahatan ada 6 preposisi Quinney tentang hal ini. Represi ini sebenarnya merupakan bentuk politik criminal yang justru memperkuat stigma pada diri pelaku bahwa dia benar-benar jahat sehingga harus ditumpas. Preposisi Quinney tersebut antara lain:

    1. Kejahatan adalah sebuah rumusan dari tingkah laku manusia yang diciptakan oleh agen-agen yang memiliki otoritas untuk melakukan hal itu dalam sebuah masyarakat yang terorganisir secara politis. Dengan demikian, kejahatan merupakan rumusan tingkah laku yang diterapkan pada diri beberapa orang-orang lain. Sementara para aparat penegak hukum ( para pembuat undang-undang)/hukum, polisi, jaksa penuntut umum dan hakim), yang mewakilli segmen-segmen dari sebuah masyarakat yang diorganisasikan secara politis, bertanggung jawab untuk memformulasikan dan melaksanakan hukum pidana. Ini berarti, orang-orang dan perbuatan-perbuatan tertentu dipandang sebagai penjahat dan kejahatan, karena formulasi dan aplikasi dan rumusan-rumusan tentang kejahatan.
    2. Rumusan tentang kejahatan mendeskripsikan tingkah laku yang bertentangan dengan kepentingan segmen-segmen di masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan public. Rumusan-rumusan kejahatan diformulasikan sesuai dengan kepentingan dari segmen-segmen masyarakat tersebut yang memiliki kekuasaan untuk menerjemahkan kepentingan-kepentingan mereka kedalam kebijakan public.

      Maka mereka yang mempunyai kemampuan untuk membuat kepentingan-kepentingannya terwakili dalam kebijakan public adalah mereka yang mengatur formulasi dari rumusan-rumusan kejahatan. Dengan memformulasikan hukum pidana, beberapa segmen masyarakat melindungi dan mengawetkan kepentingan-kepentingan mereka.

    3. Pelaksanaan definisi-definisi kejahatan, definisi kejahatan dilaksanakan oleh kelas yang memperoleh kekuasaan untuk melaksanakan hukum pidana. Penegak hukum mewakili kepentingan kelas penguasa. Kepentingan-kepentingan kelas penguasa tercermin dalam penerapan rumusan kejahatan, dan dapat dikatakan konsekwensinya kejahatan adalah tingkah laku politik. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak sanggupnya agen penguasa untuk mewakili kepentingan penguasa seperti masyarakat tidak sadar hukum, kondisi masyarakat dilapangan dan sebagainya.
    4. Perkembangan pola-pola perilakudan hubungannya dengan definisi kejahatan,pola-pola perilaku dibangun dalam hubungannya dengan rumusan-rumusan kejahatan.Dalam konteks ini orang yang terlibat dalam perlaku yang relative mempunyai kemungkinan dirumuskan sebagai penjahatan. Manusia dalam interaksi sosialnya tergantung dari tindakan-tindakan sosialnya dalam kesempatan terstruktur.
    5. Pemebentukan konsep-konsep kejahatan,konsep-konsep tentang kejahatan dibentuk dan disebarluaskan melalui proses komunikasi dalam interaksi sosial. Bilamana manusia membangun dunia sosial sebagai kenyataan / realitas sosial. Dunia sosial adalah suatu bentuk bangunan dimana orang dengan bantuan orang lain menciptakan dunia dimana kita tinggal ( interaksi sosial). Realitas sosial manusia dalam hubungannya dengan orang lain mengembangkan ilmu pengetahuan dan menunjukkan gagasan-gagasannya.
    6. Pemebentukan realitas sosial dari kejahatan. Realitas sosial dari kejahatan dibentuk oleh :
  • Formulasi dan aplikasi perumusan/definisi kejahatan.
  • Perkembangan dari pola-pola perilaku dalam hubungannya dengan perumusannya.
  • Pembentukan konsep-konsep kejahatan.

    IV. Pembahasan

Dalam hal pelaksanaan tembak di tempat, ada standard prosedur yang dijadikan petunjuk lapangan pengggunaan senjata api bagi anggota Polri, :

  1. Penggunaan senjata api dilakukan :
    1. Menghadapi bentuk ancaman/perlawanan, ancaman anggota Polri, seperti:
      1. Ancaman dari seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perlawanan ketika diambil tindakan upaya hukum/upaya paksa, misalnya ketika perampok / sekawanan perampok melarikan diri dengan menggunakan mobil,petugas dapat menggunakan senjata untuk menembak ban mobilnya.
      2. Perlawanan/penyerangan terhadap petugas Polri sebagai dampak dilakukannya upaya hukum / upaya paksa, misalnya perampok yang tertangkap dirumahnya dan menyerang petugas dengan menggunakan alat seperti martil/palu/golok, memukul petugas dengan batu, maka petugas dapat menggunakan senjata apu untuk melumpuhkan perampok itu apabila tidak dapat ditangani secara persuasive.
      3. Ancaman terhadap masyarakat, berupa perlakuan seseorang atau sekelompok orang yang diperkirakan dapat mengancam keselamatan jiwa/kehormatan seseorang atau masyarakat, dalam bentuk tindakan kekerasan seperti penganiayaaan,penyekapan,penyanderaan ataupun ancaman lainnya.
      4. Ancaman terhadap tersangka, seperti :
        1. Ancaman untuk melakukan bunuh diri, seorang Inpspektur di sebuah Polres mengutarakan ” seorang pengedar narkoba nekad hendak membunuh dirinya sendiri dengan pisau ketika polisi menggerebek tempat tinggalnya untuk mencegah hal tersebut maka anggota menembak tangannya”.
        2. Tindakan kekerasan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan tindakan pidana ( tindakan main hakim sendiri)

           

  2. Analisa terhadap pelaksanaan kekuasaan dan wewenang Polisi

        Dalam teori realitas sosial dari kejahatan, Richard Quinney mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan difinisi-definisi kejahatan, dilakukan oleh kelas yang memperoleh kekuasaan untuk melaksanakanhukum pidana. Penegak hukum dalam hal ini Polisi mewakili kepentingan kelas penguasa. Polisi melaksanakan hukum yang dibuat oleh penguasa, sehingga polisi menjadi agen / alat penguasa dalam hal penegakan hukum yang telah dibuat oleh penguasa. Sehingga didalam hukum tersebut terwakilinya kepentingan-kepentingan penguasa maka polisi dapat disebut mewakili kepentingan penguasa.

        Dengan sumber-sumber kekuasaan tersebut, maka petugas di sebuah Polres menggunakannya untuk mencapai tujuan-tujuan yang didasarkan pada respek terhadap institusi kepolisian, menjaga kerahasiannya akan tindakandan kebijakan yang sifatnya tertutup. Salah satu contohnya dalah komentar anggota salah satu Polres ,” kita sudah menembak mati si A kalau-kalau dia melawan, biar teman-temannya sadar kalau sewaktu-waktu mereka berbuat kejahatan lagi mereka bisa dibuat seperti ini.”

        Sementara sumber-sumber kekuasaan illegal dipergunakan sebagai tambahan memperoleh tujuan-tujuan tersebut, misalnya menarik perlindungan terhadap pelaku yang seharusnya dilindungi hak-haknya oleh petugas, dengan menembak apabila tersangka kabur, menembak mati ditempat, atau dilumpuhkan, seperti komentar salah satu anggota sebuah Polres ” kalau kami menembak TO itu hitung untung ruginya, kalau dia belum menjelaskan kemana barang-barang bukti itu dijual ya kita enggak nembak, tapi kalau sudah dapat semua barang buktinya baru kita putuskan ditembak atau tidak.”

        Perkembangan pola-pola perilaku dan hubungannya dengan definisi kejahatan dibangun dalam konteks orang yang terlibat dalam perilaku yang relative mempunyai kemungkinan dirumuskan sebagai penjahat. Manusia dalam interaksi sosialnya tergantung dari tindakan-tindakan sosialnya dan kesempatan terstruktur.

        Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa pihak masyarakat bahkan keluarga dari pelaku tindakan criminal itu sendiri sudah tidak member kesempatan kepada mereka untuk melakukan perubahan tingkah laku dan masyarakat tidak mengakui hak-hak azasi manusia yang dimiliki oleh para kriminal tersebut.

  3. Analisa terhadap proses pembelajaran penggunaan kekerasan yang dilakukan petugas kepolisian

    Dalam menggunakan senjata api dan belajar menggunakannya ketika proses tembak ditempat, menurut teori Edwin Hardin Sutherland yang terdiri dari Sembilan dalil pembelajaran. Sembilan dalil tersebut adalah:

    1. Tingkah laku jahat/ kriminal dipelajari dengan cara berinteraksi antara individu / kelompok dengan individu lain.
    2. Tingkah laku jahat dipelajari dalam suatu interaksi melalui proses jahat dipelajari dalam suatu interaksi melalui proses komunikasi ( verbal /non verbal). Komunikasi terjadi diantara nara sumber dengan lingkungannya.
    3. Komunikasi terjadi dalam kelompok intim. Dalam lingkungan kerjanya, nara sumber lebih berhubungan secara intim dengan satuan kerjanya yaitu reserse dari pada satuan kerja yang lain.
    4. Yang dipelajari termasuk tekhnik, motivasi, dorongan, rasionalisasi dan sikap. Dalam proses ini bagaimana tekhnik menembak yang mematikan misalnya dari tembakan kepada tubuh bagian punggung sebelah kiri sebagai tembakan mematikan, ataupun kesasaran kepala. Bagaimana tembakan harus tidak lebih dari tiga kali, dan membuat kekerasan tanpa melanggar prosedur.
    5. Petunjuk yang khas dari motif/motivasi dipelajari dari hal-hal yang mendukung hukum atau sebaliknya. Petunjuk tentang bagaimana cara untuk tetap melakukan kekerasan tanpa melanggar prosedur.
    6. Seseorang menjadi jahat karena lebih berasosiasi dengan pola-pola tingkah laku jahat dan berpengaruh kepadanya. Narasumber yang berasosiasi dengan lingkungan kerja reserse di tempat dia bekerja yang telah berulang kali melakukan tembak di tempat dan secara simultan mempengaruhi kerangka berpikir mereka.
    7. Differential Association berbeda dalam frekwensi lamanya waktu, prioritas dam proses intensitas. Masing-masing narasumber di Polres mempunyai kesempatan waktu yang berbeda-beda untuk berasosiasi dengan lingkungan kerjanya dalam menyikapi fenomena tembak di tempat.
    8. Dalam proses belajar termasuk seluruh mekanisme yang ada dalam proses belajar lainnya.
    9. Tingkah laku jahat adalah penceminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai umum. Nilai-nilai kekerasan untuk menjaga kestabilan dan ketertiban masih menjadi nilai-nilai umum di masyarakat.

      V. Kesimpulan dan Saran

    Kepolisian pada umumnya dan satuan kerja Polres pada khususnya dituntut untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hukum adalah esensi / bahan dasar dari perubahan era yang terjadi saat ini. Pergantian kekuasaan dimana sebelumnya kestabilan politik dan keamanan menjadi paradigma untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, saat ini menjadi berubah dengan paradigm penegakan hukum.

    Namun disisi lain, perubahan paradigm ini tidak secapat membuat undang-undang atau pengajaran di kelas-kelas. Perlu adanya proses yang berkesinambungan, yang harus dipahami oleh setiap insane Polri bahwa tidak sekedar formalitas untuk menjadi seorang abdi masyarakat penjaga keamanan dan ketertiban. Pemahaman didalam konsep diri sebagai polisi yang menjungjung tinggi nilai-nilaidi masyarakat tidak terpengaruh oleh justifikasi akan penyimpangan yang dilakukan oleh kelompoknya.

    Polisi dengan sejarah yang panjang mempunyai masa keemesan di kala mulai terbentuknya Polri. Sejarah yang panjang dengan jiwa militerisme didalam jiwa aparat penegak hukum telah mengkristal menjadi salah satu alternative jalan dalam mencapai tujuan-tujuan polisi. Hal ini membuat menurunnya keahlian professional tekhnis Kepolisian. Cara-cara praktis yang menggunakan kekerasan tidak menjadi harapan didalam paradigma penegakan hukum di era reformasi ini.

    Pola penembakan yang dilakukan terkesan sebagai tindakan yang membuat tujuan menghalalkan segala cara.sehingga dengan berbagai macam tujuan yang disadari oleh para petugas polri sendiri sebagai sebuah penyimpangan dari peraturan yang telah ada,namun dikalahkan oleh tujuan-tujuan yang ada didalamnya.

 

Daftar Pustaka

 

George F. Cole,The American System of Criminal Justica.4th ed. Montgomery, California Brooks/Cole Publishing Co, 1986-168,

 

Martin R. Haskel dan Lewis Yablonsky,Criminology : Crime and Criminality ( Chicago:Rand and Mac Nally College Publishing Company,1974),hal 425,

 

Randal G.Shelden, Criminal Justice in America: A Sociological Approach, Boston/ Toronto: Little Brown and Company, 1982 hal 151-153.

 

C.de Rover, To Serve and to Protect, Acuan Universal Penegakan HAM, International Committee of Red Cross-Geneve, PT.Raja Grafindo Persada,Juli 2000,hal 173-174


 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s