Peran Polri dalam Operasi Perdamaian PBB ketika jurang keamanan di Negara Konflik

 

Perdamaian dan Stabilitas telah menjadi barometer dalam setiap pertumbuhan pembangunan di suatu Negara. Berkembangnya konflik pada banyak Negara berkembang menjadi endemik pada beberapa Negara bagian Afrika, berkembangnya pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara memelihara perdamaian dan stabilitas untuk membantu perkembangan pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi untuk masa depan. Selama ini Indonesia telah berperan aktif dalam melakukan peace building, peace keeping dan peace operation di negara konflik. Dengan bentuk Kontingen Garuda di beroperasi di berbagai negara antara lain di Kamboja, Bosnia, dan terakhir di Lebanon sebagai gugus tugas dari UNIFIL. Indonesia juga berperan aktif dalam menyelesaikan konflik-konflik internal di berbagai negara lewat jalur diplomatik seperti pembuatan perjanjian perdamaian antara Pemerintah Filipina dengan Kelompok separatis Moro di Filipina Selatan.

Berdasarkan konflik yang telah mengakibatkan penderitaan pada umat manusia, PBB melalui Security Council (Dewan Keamanan) menyusun operasi perdamaian (Peace Support Operation) dengan berdasarkan mandat dari UN Charter,Chapter VI dan VII yang menyebutkan bahwa PBB berhak untuk melakukan upaya-upaya baik diminta oleh Negara yang sedang dalam kondisi kritis maupun tidak, akibat konflik yang melibatkan kepentingan internasional baik menggunakan kekuatan diplomatik maupun kekuatan bersenjata demi perdamaian dunia. Andrew Hughes Kepala Staf Departemen Kepolisian PBB mengatakan “Selama beberapa tahun ini, karakter konflik telah berubah secara dramatis dari state to state menjadi intra state yang mencakup sejumlah faksi didalam satu Negara itu sendiri”, “akibatnya ada kebutuhan polisi untuk menjalani tugas itu dibanding tugas konvensional terkait dengan situasi pascaperang”. Hal ini menunjukkan telah terjadinya metamorphosis peran kepolisian di daerah konflik dari polisi sipil menjadi polisi khusus yang mempunyai kualifikasi tertentu.

Para pemimpin G-8( kelompok Negara maju yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Italia, dll.) sepakat untuk membuat komitmen yaitu menyediakan bantuan keuangan dan tekhnis, agar tahun 2010 negara-negara Afrika dan regional serta sub organisasi-organisasi regional mampu terlibat secara efektif mencegah dan memutuskan konflik-konflik serta kekejaman dibenua tersebut. Mereka kemudian membuat G-8 Action Plan yaitu mengembangkan kemampuan Global untuk mendukung operasi perdamaian khususnya di Negara-negara Afrika.

Proyek ambisius G-8 memerlukan peningkatan ketrampilan para peacekeepers dari Negara-negara yang bersedia menempatkan dan mendukung Operasi Perdamaian-Peace Support Operation (PSO). PSO adalah suatu operasi multi dimensional yang melibatkan seluruh aktivitas sipil maupun organisasi militer untuk memulihkan stabilitas dan perdamaian serta membebaskan penderitaan manusia di daerah konflik. PSO dapat dalam bentuk tindakan diplomatic, penjaga perdamaian, militer dan polisi yang bertugas untuk membangun perdamaian Peran kepolisian ini adalah mengisi security gap ( jurang keamanan) dimana pada saat konflik dalam situasi secara grafikal meninggi peran ini dilaksanakan oleh pasukan perdamaian.

Jurang kemanan ( Security Gap) sendiri adalah suatu kondisi dimana lemahnya penegakan hukum dan peraturan, jika polisi lokal tidak mampu/tidak mau untuk mengembalikan situasi keamanan maka diperlukan operasi perdamaian untk mengemban tugas tanggung jawab ini. Ketika muncul kesepakatan dan perjanjian yang mendukung hal ini, maka peran polisi perdamaian mulai aktif. Para polisi perdamaian ini disusun dalam operasi peacekeeping, bertanggung jawab kepada Special Representative of Secretary General of United Nations ( Utusan khusus Sekretaris Jendral PBB).

Justifikasi keberadaan Polisi dalam PSO karena memiliki kemampuan khusus penyidikan penuh dalam penanganan anti teroris, militer tidak memliki kemampuan dan peralatan untuk menangani gangguan kamtibmas atau melaksanakan kemampuan tekhnis kepolisian, kegagalan dalam menegakkan hukum menciptakan keadaan yang bebas hukum, sehingga menimbulkan kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan jalanan, keamanan perbatasan merupakan salah satu kunci sukses dalam mengembalikan keamanan didaerah post-konflik, imigrasi serta kontrol terhadap perbatasan merupakan pertahanan terhadap terorisme dan kejahatan terorganisir.

Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan militer yaitu melumpuhkan ancaman sedangkan pendekatan kepolisian dalam melindungi masyarakat dan membawa penegakan hukum serta melakukan tugas dalam kasus-kasus lain. Dalam PSO adalah tepat bahwa pengunaan Polisi harus mengusai kedua bidang militer maupun polisi, karena Polisi bertugas di jurang keamanan yang kritis dan bernuansa transisi. Nuansa transisi bila kita melihat dari sudut pandang keuntungan dan kerugian bila menggunakan salah satu aspek saja maka akan terlihat sebagai berikut :

Keuntungan penggunaan kekuatan militer:

  1. Reaksi cepat
  2. Nilai penjeraan yang tinggi

Kelemahan penggunaan kekuatan militer :

  1. Rendahnya nilai diskriminasi terhadap pengunaan kekerasan dan kesepakatan.
  2. Tidak sepakatnya media nasional dan internasional serta opini publik.
  3. Mengakibatkan resiko tingi terhadap masyarakat lokal.

Sedangkan keuntungan dengan menggunakan Polisi Sipil :

  1. Kurangnya kerusakan property pribadi dan umum.
  2. Kesepakan internal dan eksternal.
  3. Penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia.

 

 

Kelemahan Penggunaan Polisi Sipil :

  1. Mempunyai jangka waktu yang sedikit dan efisiensi dari intervensi.
  2. Butuh lebih banyak waktu untuk mendapatkan bantuan internasional.

Ancaman-ancaman dalam pelaksanaan tugas polisi di wilayah konflik adalah Terorisme, Kejahatan Terorganisir, Senjata Pemusnah Massal,Konflik Regional dan Alat negara yang tidak berfungsi lagi. Tugas-Tugas yang terdapat dalam Operasi Perdamaian dilakukan oleh para peacekeepers, meliputi :

  1. Pengumpulan informasi khusus dan intelejen.
  2. Investigation/ Penyidikan. Sebagai contoh peranan dalam melaksanakan tugas tersebut, adalah pemeberantasan terorisme, secara militeristik adalah menyerang daerah, negara atau organisasi yang melakukan terorisme,sementara secara fungsi Kepolisiannya yaitu dengan melakukan penyidikan dan menahan para pelaku terorisme.
  3. Pengamanan VIP(Very Important Person)
  4. Operasi Khusus Kepolisian yang digunakan dalam kondisi krisis manajemen dan memerlukan kemampuan penggunaan kekerasan dimana shock therapy merupakan elemen kunci kesuksesan suatu misi.
  5. Instruktur Polisi,melatih,mengawasi dan mentoring polisi lokal.
  6. Kemampuan menggunakan peralatan khusus.
  7. Unit Struktur logistic yang bertaraf Nasional mengikuti konsep Negara Maju.

Dari tindakan kepolisian ini memerlukan suatu konsep kepolisian yang meyeluruh dan bergerak dalam bentuk Unit. Bentuk Polisi perdamaian ini disebut sebagai Stability Police Unit (SPU) suatu unit kepolisian internasional yang dapat menjalankan misi khusus dan mempunyai disiplin ilmu yang sama dalam menjalankan tugasnya. Gendarmarie (Perancis) dan Carabinieri (Italia) adalah contoh bentuk polisi yang dapat “mengawinkan” fungsi militer dan polisi secara harmonis. Stability Police Unit adalah bentuk optimal dari asset yang dapat digunakan untuk menekan jurang keamanan yang menghadang dan telah terjadi di setiap daerah misi, konsep seperti interaksi dan integrasi dengan militer dan lingkungan sipil(local dan internasional) sangat dibutuhkan dan mendapat prioritas khusus.

Dalam konteks stabilitas, SPU harus dapat melakukan pergerakan secara operasional, terencana, dan penempatan peralatan secara cepat, dapat melakukan tugas kepolisian secara skala besar dalam kondisi pertikaian dan dapat menstabilkan situasi kerusuhan dan mencegah perdagangan gelap. Dalam perannya sebagai polisi, SPU harus dapat membangun kepercayaan masyarakat local dengan berinteraksi dengan penduduk local secara informal, dan melakukan kerjasama dengan pemerintah lokal.Untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, anggota SPU harus memiliki kemampuan untuk :

  1. Pengendalian Kerusuhan dan Massa.
  2. Pengamanan Perbatasan.
  3. Pemulihan Sektor Kamtibmas.
  4. Pengaman Pemilihan Umum.
  5. Pengamanan VIP.
  6. Pengaman Penjara.
  7. Penyelidik.
  8. Penyidik.
  9. Penangkapan beresiko tinggi.
  10. Penanganan pembalasan dendam thd objek vital( rumah ibadah, sekolah dsb.)
  11. Negosiator.
  12. Menurunkan Ketegangan konflik.
  13. Melindungi Aset Publik dan Pribadi.
  14. Membangun hubungan dengan masyarakat lokal demi tumbuhnya kepercayaan.
  15. Memfasilitasi kefektifan pengadilan dan hukum pidana.
  16. Membangun kembali, melatih, mengajari dan mengawasi polisi lokal/ keamanan lokal bila diperlukan.

Tugas-tugas tersebut bukanlah ringan, apalagi dilaksanakan dalam situasi dan kondisi dimana kepolisian setempat tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan baik. SPU harus memiliki sifat :

  1. Robustness : SPU adalah kekuatan terorganisir yang harus dapat melaksanakan tugas di wilayah yang tidak stabil, untuk mencapai tujuannya, kekuatan ini terdiri dari berbagai komponen, peralatan dan persenjataan yang berbeda untuk mengatasi konfrontasi perseteruan berskala besar, menyediakan logistic bagi dirinya sendiri berdasarkan permintaan dari tugas dan mandate yang diembannya.
  2. Rapidly Deployable : SPU harus dapat ditempatkan secepat mungkin ( maksimal 30 hari ) setelah mendapat perintah dari Negara/Koalisi beberapa negara.
  3. Flexibility : Perilaku ini untuk beroperasi di situasi krisis dan efektif di skenario manapun dengan rantai komando sipil maupun militer, sama baiknya seperti tranformasi antara masa pergantian dengan masa penguatan. Fokusnya adalah untuk membangun perangkat SPU yang berbeda untuk bekerjasama, di satu pihak untuk melakukan dan menyelesaikan tugas khusus dilain pihak untuk masyarakat lokal, level konflik tergantung dari referensi khusus tentang militeristik dan kriminalitas,serta level ketegangan antara kelompok – kelompok yang bertikai.
  4. Intoperability : ini adalah kemampuan secara sistematis, unit atau kekuatan untuk melaksanakan tugas atau mendapat tugas dari sistem,unit atau kekuatan yang lain , dan dapat melaksanakan tugas beroperasi seefektif mungkin.

Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, Polisi internasional diberikan kekuasaan dalam menggunakan kekerasan baik dalam level nasional dan internasional, hal ini tidak terlepas dari dasar hokum Internasional, yang terkait dengan peraturan-peraturan tersebut adalah :

  1. (1971) CoE ( Code of Ethics ) Declaration on Police.
  2. (1977) UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.
  3. (1979) UN Code of Conduct for Police Officials.
  4. (1990) UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.
  5. (2001) Guidelines for the Development of ROE for the UN Peace Operations.

Secara umum Misi Polisi PBB adalah: memperkuat polisi lokal yaitu melatih, mendidik, melakukan penyeleksian, melakukan pengorganisasian dan perbaikan struktur organisasi kepolisian lokal, ini adalah fungsi kunci untuk pencegahan konflik, krisis manajemen dan rehabilitasi post konflik dan melakukan subtitusi polisi lokal, ini adalah fungsi eksekutif Kepolisian.

Oleh karena hal tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Polisi yang dikedepankan dalam menjalankan tugas di daerah konflik ketika masa transisi tersebut dapat melakukan dua fungsi, yaitu fungsi militer dan fungsi kepolisian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadikan Polri lebih berperan dalam Operasi Perdamaian PBB dan mengirim Polisi-polisi terbaiknya yang berkualitas seperti disebutkan diatas. Tentunya evolusi kemampuan dan kualitas kinerja para peacekeepers ini dapat disesuaikan dengan evolusi dari konflik yang berkembang saat ini sehingga peran Polri yang selama ini telah membawa harum nama Bangsa dan Negara dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

 

 

 


 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s