Mempersiapkan paradigma Baru Polri

 

MEMPERSIAPKAN PARADIGMA BARU POLRI

  1. Polisi dan Ilmu Kepolisian

    Sebagai fakta, maka ilmu Kepolisian ada di Indonesia dengan dipergunakannya nama PTIK, sejak tahun 1950. Namun usaha menguraikan secara ilmiah keberadaan ilmu Kepolisian ini sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, baru dilakukan dalam tahun 1994 dalam buku Harsya Bachtiar, Ilmu Kepolisian. Harsya Bachtiar berpendapat bahwa ” ilmu Kepolisian..yang baru…terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur pengetahuan yang berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang sudah lama…”Dikatakan selanjutnya bahwa “Ilmu Kepolisian lambat laun menjelma menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan (disiplin) yang baru dan mempunyai identitas tersendiri…”pada Bagian pertama kutipan diatas dilihat bahwa ilmu Kepolisian adalah Ilmu dengan pendekatan multi bidang, namun dalam bagian kedua dari kutipan diatas, ilmu kepolisian akan menjelma menjadi dengan identitas tersendiri, sehingga menjadi suatu pengetahuan yang dengan perndekatan antar bidang (interdisiplin).

    Prof.Parsudi Suparlan melihat ilmu kepolisian sebagai ilmu pengetahuan yang mempergunakan pendekatan antar bidang dan mempelajari”…masalah-masalah social dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan social dan moral dari masyarakat,..upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan, dan ..tekhnik-tekhnik penyidikan dan penyelidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya.”

    Sesuai perkerjaan hanya dapat dinamakan profesi, apabila pekerjaan itu memerlukan sejumlah kemahiran ( skill) dan pengetahuan ( knowledge) yang khusus, dan didasarkan pada persiapan akademik dalam ilmu pengetahuan tertentu. Definisi ini memungkinkan kita untuk melihat keterkaitan antara profesi Kepolisian dengan ilmu kepolisian.

    Dalam konteks pendapat tentang profesi dan ilmu kepolisian, maka profesi kepolisian juga memerlukan kemahiran dan pengetahuan khusus yang menjadi ciri perilaku, tujuan dan kualitas ( conduct, aims and quality) perkerjaan polisi. Sebagai seorang professional, maka seorang anggota Polri adalah otonom, netral dan independen. Dalam kaitan tentang kedudukan organisasi kepolisian dalam bidang eksekutif ( yang mencerminkan kekuasaan partai politik), maka profesionalisme Polri akan berarti dicegahnya campur tangan kalangan politisi dalam kegiatan kepolisian melakukan tugas pokoknya secara professional sesuai pasal 13 UU Kepolisian 2002. Terkait dengan profesionalisme ini maka dibentuklah lembaga akademisi bidang kepolisian tingkat sarjana (S-1) hal ini dilakukan oleh PTIK, sedangkan tingkat magister (S-2) dan tingkat doctor (S-3) dilakukan oleh Universitas Indonesia.

    Salah satu cara mengembangkan pengetahuan ilmu kepolisian ini dalah melalui riset ( penelitian ilmiah). Riset dapat didefinisikan secara singkat, sebagai penggunaan prosedur baku dan sistematis dalam mencari pengetahuan. Pengetahuan yang dicari adalah fakta yang lebih baik dari fakta yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan membantu profesi kepolisian meningkatkan kemampuannya.

  2. Polisi dan Masyarakat

    “Menjadi Polisi saat ini di Indonesia, memiliki konteks dan makna berbeda dibanding 10 tahun yang lalu, apalagi di banding 25 tahun yang lalu.” (Dr. Daniel Sparingga: Sebuah peta menuju jalan kepemimpinan transformasional: Polri dan Gelombang Pembaharuan). Dalam periode saat Reformasi Kultural, Struktural dan Instrumental dicanangkan itu , Polisi menjadi bahan kritikan yang paling tajam di kalangan akademisi, politisi, praktisi hukum dan termasuk masyarakat, , Sejak saat itu pendekatan sosial sebagai pendekatan kepolisian yang perlu dimiliki oleh para pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan mulai dipakai dalam rangka mengejar ketertinggalan penyesuaian perilaku polri di masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai bangsa dengan berbagai suku bangsa, Prof.Parsudi Suparlan mencetuskan cita-cita masyarakat yang multikultural, yaitu masyarakat yang demokratis, penghargaan atas Hak-Hak Azasi Manusia ( HAM), Upaya-upaya pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh KPK, dan berkembangnya ideologi kesetaraan derajat diantara kelompok-kelompok suku bangsa, dan kebudayaannya yang berbeda-beda dan terhadap mereka yang tergolong minoritas.

        Pada periode 10 tahun reformasi, profesi Polri telah mengalami perubahan tantangan. Indikator profesionalisme Kepolisian di Indonesia telah berubah, salah satunya yaitu pemahaman kebudayaan yang berbeda-beda dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan anggota-anggota dari dan dengan kelompok budaya yang berbeda. Tuntutan tersebut mengacu pada pelayanan dan pengayoman polisi yang lebih manusiawi dan tidak sewenang-wenang, sesuai dengan era reformasi dan penghargaan terhadap HAM. Tuntutan profesionalisme kepolisian lebih kuat juga karena diadopsinya community policing sebagai salah satu program utama polri, dan oleh kenyataan di masa kini profesionalisme kepolisian juga telah berubah dari paradigma memerangi kejahatan dengan melayani dan melindungi. Sesungguhnya, tugas-tugas Kepolisian yang harus menghadapi dan mengani masalah-masalah sosial yang muncul dan ada dalam kehidupan yang secara budaya multicultural lebih sulit dari pada menangani permasalahan-permasalahan sosial dari masyarakat yang secara budaya homogen.

    Pelayanan dan perlindungan sebagai jiwa dari Pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 2002 merupakan konsep dasar/ landasan setiap tindakan dan pengggunaan kekuatan sehingga dalam aksinya seorang pejabat profesi Kepolisian selalu bersikap dan berperilaku berdasarkan hal tersebut. Pelayanan disini adalah konsep dimana bertitik tolak dari kepedulian kepada masyarakat sedemikian rupa, sehingga pelayanan ini menjadi alat utama dalam strategi pencitraan Polri. Upaya Polri dalam memberikan pelayanan terbaik ini adalah dengan menonjolkan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, tanggung jawab
    yang baik serta koordinasi. Penonjolan kemampuan inilah yang menjadi indikator untuk mencapai keberhasilan melaksanakan dan membudayakan pelayanan prima, tidak terlepas dari kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan layanan secara optimal dengan menggabungkan konsep kemampuan, sikap, penampilan, tindakan , dan tanggung jawab dalam proses pemberian pelayanan. Yang terpenting dalam definisi pelayanan prima ini minimal harus mempunyai tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada masyarakat, upaya melayani dengan tindakan terbaik, dan ada tujuan untuk memuaskan msyarakat dengan berorientasi pada standard pelayanan tertentu.

    Untuk membangun mentalitas pelayanan prima kepada anggota Polri sangat tergantung dari respon seseorang atau kelompok yang bersangkutan. Berkaitan dengan motivasi, Cutlip dan Center ( 1952) menganjurkan untuk memperhatikan sember-sumber motivasi, yaitu motivasi perseorangan ( personal motivation) dan motivasi kelompok ( group motivation). Implementasi dan pengembangan konsep pelayanan prima dalam suatu organisasi polri harus dilakukan oleh semua orang yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Untuk menciptakan kebersamaan perlu dilakukan berbagai pendekatan, antara lain dengan mencoba memberikan dorongan/ motivasi yang positif agar pada diri orang-orang terjadi perubahan pola pikir ( thought pattern). Salah satu cara yaitu dengan memberikan informasi yang cukup mengenai kebaikan atau keuntungan dari pengembangan budaya pelayanan prima bagi diri sendiri, rekan kerja, pimpinan, organisasi dan pihak luar.

    Agenda utama perubahan bagi institusi kepolisian adalah terutama terdorong oleh efisiensi dan efektivitas, sebagai sebuah perhatian terhadap hubungan antara polisi dan masyarakat atau komunitas yang dilayaninya ( Bayley, 1994). Pelembagaan Community policing adalah bentuk perhatian masyarakat dan polisi untuk melakukan tanggung jawabnya memelihara dan menjaga ketertiban yang dilakukan bersama-sama. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pemolisian masyarakat antara lain: polisi dan masyarakat bersama-sama mencari jalan keluar untuk mencari solusi terbaik dalam memecahkan masalah sosial ( terutama yang berkaitan dengan keamanan) yang terjadi dalam masyarakat), Polisi senantiasa berupaya mengurangi rasa ketakutan masyarakat adan adanya gangguan kriminalitas, polisi lebih mengutamakan pencegahan kejahatan ( crime prevention), Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Model Community Policing ditujukan pada posisi polisi yang fleksibel di masyarakat. Posisi setara adalah polisi yang menjadi mitra masyarakat yang dipercaya dapat sebagai penengah bila terjadi konflik, dapat menjadi mediator maupun fasilitator yang adil. Posisi dibawah adalah senantiasa berupaya untuk memahami keluhan-keluhan atau kebutuhan warganya, melalui kunjungan atau dari asosiasi-asosiasi sesuai dengan kategorinya. Tujuannya adalah dalam menentukan kebijakan untuk menciptakan maupun memelihara keteraturan sosial tidak semata-mata dari sudut pandang polisi saja, tetapi dari sudut pandang warganya maupun dari sudut pandang polisi dengan warga. Posisi diatas adalah polisi sebagai pengayom, pelindung dan panutan bagi masyarakat sebagai aparat penegak hukum.

    Landasan Community Policing adalah membangun hubungan baik dengan warga dalam sebuah komunitas, melalui hubungan timbal balik yang saling menghormati, saling mempercayai, dan saling member dan menerima prestasi. Untuk itu maka petugas harus mampu untuk tidak menonjolkan dirinya sebagai sebagai polisi yang secara hukum dan sah mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendaknya kepada warga. Komunitas tersebut. Polisi harus mampu menempatkan dirinya dalam hubungan social yang dinamik dengan warga.

    Menurut kacamata penulis, Community policing sendiri secara unik dan kultural telah berjalan di Indonesia selama ini baik dalam konteks terpadu antara polisi dengan masyarakat atau secara inisiatif diadakan oleh masyarakat sendiri. Bentuk Community Policing yang dimaksud adalah terciptanya mekanisme siskamling ( sistem kemananan keliling) di komunitas-komunitas Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa atau setingkat dengan itu yang telah berjalan dengan baik. Hubungan komunitas tersebut dengan keamanan ditempat mereka tinggal memang secara langsung memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian. Sebagai pelayan masyarakat dan agen perubahan di masyarakat, selayaknya polisi turut memberdayakan budaya ini yang selama ini telah dimiliki oleh kultur masyarakat Indonesia yang memiliki budaya multikultural dan heterogen. Sebagai bagian dari masyarakat majemuk, komunitas-komunitas masyarakat di Indonesia ( diluar Jakarta) masih hidup dalam tatanan budaya yang saling menghormati dan mempunyai akar nilai-nilai yang sama satu dan lainnya. Nilai-nilai itu kemudian menjadikan komunitas-komunitas berperilaku saling menghormati antar tetangga, dan melakukan aktivitasnya secara berkelompok untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan social disekitarnya, termasuk permasalahan keamanan.

    Komunitas-komunitas Rukun Warga di kelurahan-kelurahan berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu untuk membantu tugas Kepolisian. Mereka sejak lama telah menjadikan Pos Kamling( Pos Keamanan Keliling ) sebagai tempat untuk berkumpul dan bersosialisasi serta berinteraksi satu sama lain sambil turut serta menjaga lingkungannya. Pembinaan bentuk Community Policing ini juga telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Polri, dengan menciptakan persaingan sehat, yaitu mengadakan perlombaan Pos Kamling di wilayahnya, misalnya Polres Ogan Komering UIu Sumatra Selatan ( dimana penulis pernah bertugas) yang melaksanakan perlombaan Pos Kamling tingkat Desa, dengan memberdayakan Babinkamtibmas ( Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) setiap Desanya untuk melakukan pemantauan dan pengarahan setiap pelaksanaan siskamling. Proses interaksi dan komunikasi babinkamtibmas sebagai salah satu motivator dan pengemban tugas pelayanan dalam rangka menjalankan pelayanan prima memang menentukan keberhasilan pelaksanaan Community Policing, ini terbukti ketika panitia penilaian yang terdiri dari anggota Polres, polsek, dan masyarakat secara bersama-sama turun ke setiap pos kamling dan menginterview perwakilan-perwakilan dari komunitas itu.

  3. Polisi sebagai alat penegak hukum.

    Salah satu tugas Kepolisian adalah menegakkan hukum, itulah sebagian bunyi pasal 13 UU no. 2 tahun 2002 huruf (b) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan peradilan pidana, Hukum yang terkait adalah hukum pidana dan aturan-aturan tertulis diluar KUHP, tetapi didalam praktek sadar atau tidak, sering ada pertanyaan mengapa sejumlah Tindak pidana yang secara gencar ditegakkan sebagian lagi kurang/tidak ditegakkan. Permasalahan-permsalahan yang terkait dengan hal ini adalah:

    1. Kaitan Hukum dengan moral,
    2. Seorang polisi menerima aturan-aturan/perbuatan yang dianggap tercela dan perbuatan itu dimasukkan dalam undang-undang dengan ancaman pidana dalam Negara hukum yang demokratis, maka norma hukukm yang berlaku adalah organisasi kepolisian akan tunduk kepada hukum dan kekuasaan demokratis yang ada.
    3. Sejauh mana hubungan aturan hukum pidana dikaitkan dengan perilaku menyimpang dari nilai-nilai social.
    4. Sistem peradilan pidana.

    Aturan hukum pidana ( KUHP, RB 1918)berasal dari Belanda, yang juga mengalami perubahan dan mengadopsi hukum dari Perancis, karena pada masa itu Belanda adalah jajahan Perancis. KUHP kita sering kali mencerminkan nilai dan norma dari budaya barat, th 1993 telah dibuat rancangan KUHP oleh Prof. Marjono dan diserahkan kepada Mentri Kehakiman Ismail Saleh. RUU KUHP yang baru dibuat oleh beberapa pakar hukum antara lain Prof. Muladi, Prof. Mardjono, Prof Sudarto, dan Menkeh Ismail Saleh. Karena latar belakang itulah KUHP yang sekarang belum mencerminkan nilai-nilai moral saat ini karena dari berasal dari pemahaman nilai-nilai social yang ada pada Bangsa Belanda dan bangsa Perancis. Misalnya..Perzinahan dalam unsur KUHP adalah hubungan intim yang dilakukan oleh dua orang ( laki-laki dengan perempuan) yang salah satu atau keduanya telah menikah…Hal ini tentu berbeda dengan pemahaman nilai-nilai social yang ada di Indonesia, dimana masih mayoritas muslim dan berpendapat bahwa perzinahan adalah hubungan sepasang laki-laki dan perempuan diluar nikah.

Ada 2 ( dua) teori menurut Kriminologi,

  1. Bonger : Didalam masyarakat diatur sejumlah moral. Dari sejumlah moral tersebut ada sebagian dianggap strategis untuk kelangsungan masyarakat tersebut, sehingga diancam dengnan saksi pidana dan dimasukkan kedalam aturan pidana. Permasalahannya sejauh mana sebenarnya, Pemerintah boleh memperluas aturannya. Dalam aturan Ketatanegaraan dan Politik dikenal dengan nama Polizei State. Yang terjadi adalah Hak-hak Privacy vs Hak-Hak kolektifitas, hal ini seharusnya dibedakan kedalam :

    –     group

    –    komunitas ( terdiri dari beberapa group)

    –    Society ( terdiri dari beberapa komunitas)

    ” Harus diwaspadai DPR dan masyarakat Indonesia kebablasan dengan membuat hukum pidana, sehingga menambah beban Kepolisian dan akhirnya menjadi dilematis antara ditegakkan atau tidak.”( Prof. Mardjono Reksodiputro)

  1. Teori H. Manheim :

        Diagram masyarakat yang dibuat Bonger banyak dibantah oleh Manheim. Menurut dia adalah aturan moral yang tidak ada hukum pidana dan ada aturan pidana yang tidak terkait moral. Sebagai diagram digambarkan sebagai berikut :

    Tidak semua aturan pidana adalah aturan moralitas. Ketika zaman Orde Baru, Indonesia diminta untuk membuat aturan money loundreing. Sewaktu dulu karena kejahatan narkoba sudah merajalela, maka PBB ( Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui konvensi tersebut menjadikan setiap Negara untuk meratifikasi UU Pencucian uang ( money lundering) yang dihasilkan dari penjualan narkoba. Namun Indonesia tidak membuat aturan money lundering lama sekali sehingga pembangunan Indonesia banayak dari uang-uang tersebut. Sebenarnya hukum pidana mewakili kepentingan hukum. Kepentingan hukum dari money loundering adalah masuknya uang haram ( tainted fund) didalam lalu lintas perekonomian. Korupsi —-Didalam dunia bisnis ada penjual, perantara dan pembeli, tapi di dalam pemerintah itu adalah korupsi.Kalau kita mau menilai pelanggaran, maka harus diidentifikasikan dulu kepentingannya. Misalnya peraturan money lundering untuk melindungi kepentingan bisnis yang jujur artinya tidak memakai uang haram untuk bisnis.Aturan-aturan pidana:Sebenarnya kalau kita berbicara tentang perbuatan pidana artinya dibicarakan perbuatan menyimpang. Apa yang dinamakan perbuatan menyimpang oleh satu kelompok, belum tentu dianggap perbuayan menyimpang oleh kelompok lain. Contoh: Saat perang Vietnam, ada protes dari mahasiswa yang tidak terima terhadap perang. Isyu Relativisme hukum pidana harus sesuai dari sudut pandang siapa yang melihat ini. Masalah seperti ini diperlukan diskresi, untuk menyimpang dari aturan yang seharusnya dilakukan karena ada relativisme. Pada peradilan pidana/Criminal Justice System terjadi synergy, yang memungkinkan kapasitas yang lebih besar dari pada bekerja sendiri-sendiri. Polisi sebagai sub system mempunyai tujuan / Visi. Kalau yang dimaksud integrated system, maka memiliki kekuatan synergy yang kuat. Masyarakat tidak homogen, masyarakat multicultural yang tidak sama, yang mau bersatu dalam satu system politik NKRI.Aturan yang melanggar aturan Negara, kalau kita mau mengarah kepada konflik manajemen maka agar dibuat diskresi. Kepastian Hukum : Lex Certa ,Undang-Undang harus jelas. Bisa dilaksanakan maka ada kecocokan antara hukum dan keadilan. Yang sulit dalam hal ini adalah masyarakat menuntut seseorang untuk dihukum, rasa keadilan masyarakat, tergantung orang ini dilepas atau tidak. Dalam hukum pidana ada konsep melawan hukum secara materiil X Melawan hukum secara formil. ( awalnya ini dari Belanda) Ada hukum di Belanda yang melarang dicampurnya hewan peliharaan yang sakit dengan yang sehat.

 

  1. Polisi menghadapi Globalisasi

    Pengaruh globalisasi mulai dirasakan dalam setiap langkah dan strata ekonomi dan sosial dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Krisis Subprime Mortgage yang melanda Amerika Serikat baru-baru ini mejadi contoh bahwa perekonomian global telah menjadi sebuah sistem yang berintegrasi satu sama lain dan saling mempengaruhi. Krisis ini juga turut menghancurkan nilai saham di Indonesia. Dimana Indeks Harga Saham Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sampai pada tahap dimana Bursa saham Indonesia harus menutup perdagangan selama 3 ( tiga ) hari demi mengurangi kerugian yang luar biasa yang bisa membuat dampak yang jauh kepada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) serta swasta. Sampai saat ini, krisis yang telah membuat bangkrut ratusan perusahaan swasta di Amerika ini masih belum selesai dipulihkan. Ini terlihat dari nilai Ekpor yang menurun tajam ke Amerika Serikat dari Indonesia, serta nilai mata uang rupiah yang terus melemah. Kondisi ini juga dialami oleh puluhan Negara Eropa dan Asia yang masing-masing mempunyai kadar krisis yang berbeda. Untuk itu Polri menginstruksikan agar seluruh jajarannya melakukan tindakan preventif dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti krisis moneter tahun 1998.

    Krisis di Afrika juga menjadi isu global yang mulai mendapatkan perhatian oleh Negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Perang yang tiada henti serta eksploitasi sumber daya alam tanpa mengindahkan kemanusiaan telah menimbulkan konflik yang meluas dan menjadi persoalan internasional. Sebagai contoh konflik di Negara Sudan yang mengalami perang berkepanjangan dan telah mencabik-cabik dan mengahancurkan tatanan sosial di masyarakatnya menjadi isu sentral dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan Keamanan PBB menginstruksikan melalui disahkannya mandat kepada Negara-negara anggotanya untuk mengirimkan Polisi yang mempunyai kualifikasi khusus, untuk memulihkan situasi keamanan di Sudan. Indonesia dalam kapasitasnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, telah mengirimkan pasukan Form Police Unit ( FPU) yaitu satuan Kepolisian yang terdiri dari berbagai fungsi tekhnis Kepolisian dengan kapasitas penjaga perdamaian untuk bertugas memulihkan perdamaian di Sudan dalam Operasi Pemulihan Perdamaian ( Peace Support Operation). Sebanyak 140 orang FPU dan 9 Police Avisors ( Penasehat Kepolisian) telah bertugas di Sudan dan akan disusul lagi dalam waktu dekat untuk penambahan kekuatan tersebut. Para polisi khusus ini diberikan pelatihan yang memberikan pengetahuan dibidang hukum humaniter internasional, hukum perang internasional ( Rules of Enggangement), ketetapan-ketetapan, Ratifikasi-ratifikasi, perjanjian-perjanjian internasional mengenai HAM, serta pelatihan tekhnis tentang penanganan huru hara, penangkapan dan anti teroris yang khusus untuk daerah konflik. Pendidikan ini sendiri dilaksanakan atas inisiatif Negara-negara maju ( G-8) untuk membentuk suatu Kepolisian Internasional yang mempunyai kapasitas penanganan konflik di Negara-negara Afrika. Pendidikan ini dilaksanakan oleh PBB ( United Nations) yang terdiri dari gabungan seluruh polisi di Centre of Excellence for Stability Police Unit ( CoESPU) di Italia.
    Dalam konteks stabilitas, FPU harus dapat melakukan pergerakan secara operasional, terencana, dan penempatan peralatan secara cepat, dapat melakukan tugas kepolisian secara skala besar dalam kondisi pertikaian dan dapat menstabilkan situasi kerusuhan dan mencegah perdagangan gelap. Dalam perannya sebagai polisi, FPU harus dapat membangun kepercayaan masyarakat lokal dengan berinteraksi dengan penduduk lokal secara informal, dan melakukan kerjasama dengan pemerintah lokal.Untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, anggota SPU harus memiliki kemampuan untuk :

    1. Pengendalian Kerusuhan dan Massa.
    2. Pengamanan Perbatasan.
    3. Pemulihan Sektor Kamtibmas.
    4. Pengaman Pemilihan Umum.
    5. Pengamanan VIP.
    6. Pengaman Penjara.
    7. Penyelidik.
    8. Penyidik.
    9. Penangkapan beresiko tinggi.
    10. Penanganan pembalasan dendam thd objek vital( rumah ibadah, sekolah dsb.)
    11. Negosiator.
    12. Menurunkan Ketegangan konflik.
    13. Melindungi Aset Publik dan Pribadi.
    14. Membangun hubungan dengan masyarakat lokal demi tumbuhnya kepercayaan.
    15. Memfasilitasi kefektifan pengadilan dan hukum pidana.
    16. Membangun kembali, melatih, mengajari dan mengawasi polisi lokal/ keamanan lokal bila diperlukan.

    Tugas-tugas tersebut bukanlah ringan, apalagi dilaksanakan dalam situasi dan kondisi dimana kepolisian setempat tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan baik. FPU harus memiliki sifat :

    1. Robustness : SPU adalah kekuatan terorganisir yang harus dapat melaksanakan tugas di wilayah yang tidak stabil, untuk mencapai tujuannya, kekuatan ini terdiri dari berbagai komponen, peralatan dan persenjataan yang berbeda untuk mengatasi konfrontasi perseteruan berskala besar, menyediakan logistik bagi dirinya sendiri berdasarkan permintaan dari tugas dan mandat yang diembannya.
    2. Rapidly Deployable : FPU harus dapat ditempatkan secepat mungkin ( maksimal 30 hari ) setelah mendapat perintah dari Negara/Koalisi beberapa negara.
    3. Flexibility : Perilaku ini untuk beroperasi di situasi krisis dan efektif di skenario manapun dengan rantai komando sipil maupun militer, sama baiknya seperti tranformasi antara masa pergantian dengan masa penguatan. Fokusnya adalah untuk membangun perangkat FPU yang berbeda untuk bekerjasama, di satu pihak untuk melakukan dan menyelesaikan tugas khusus dilain pihak untuk masyarakat lokal, level konflik tergantung dari referensi khusus tentang militeristik dan kriminalitas,serta level ketegangan antara kelompok – kelompok yang bertikai.
    4. Intoperability : ini adalah kemampuan secara sistematis, unit atau kekuatan untuk melaksanakan tugas atau mendapat tugas dari sistem,unit atau kekuatan yang lain , dan dapat melaksanakan tugas beroperasi seefektif mungkin.

    Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, Polisi internasional dibekali kekuasaan dalam menggunakan kekerasan baik dalam level nasional dan internasional, hal ini tidak terlepas dari dasar hukum Internasional, yang terkait dengan peraturan-peraturan antara lain:

    1. (1971) CoE ( Code of Ethics ) Declaration on Police.( Deklarasi kode Etik Kepolisian)
    2. (1977) UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.( Peraturan Standard Minimum Penanganan Tahanan PBB)
    3. (1979) UN Code of Conduct for Police Officials.( Kode Etik Kepolisian PBB)
    4. (1990) UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.( Prinsip-prinsip Dasar Pengunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum PBB),
    5. (2001) Guidelines for the Development of ROE for the UN Peace Operations.( Petunjuk Perkembangan Peraturan Pertempuran untuk Operasi Perdamaian PBB).

     

    Permasalahan-permasalahan global seperti diterangkan diatas yang dialami oleh Dunia telah menjadi tugas dan tangung jawab bersama yang tidak bisa dihindari. Polri harus secara tanggap dan cerdas sebagai institusi penyelenggara keamanan merespon permasalahan-permasalahan ini. Persoalan-persoalan kejahatan Transnasional juga semakin meluas dengan perkembangan tekhnologi komunikasi yang bisa melewati batas Negara dengan biaya yang murah menyebabkan kejahatan transnasional bisa mengakses informasi dari situasi dan kondisi dari setiap Negara secar mudah dan cepat. Kejahatan transnasional memiliki karakter yang berbeda dari setiap bidangnya, seperti narkoba, terorisme, illegal trafficking, illegal logging, money loundering dan sebagainya memerlukan polisi yang berkemampuan dengan standard internasional pula.

    Untuk menangani persoalan-persoalan global berikut contohnya seperti diterangkan diatas, Polri berupaya untuk melakukan kerjasama internasional untuk mendidik para perwiranya agar mempunyai kemampuan internasional. Kemampuan ini adalah bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia sehingga polri dapat berperan aktif dalam menghadapi tantangan global. Untuk merubah pola pikir ( mind set) diperlukan pendidikan formal dan informal guna meningkatkan profesionalitas dan perbaikan dalam penilaian karya dan kompensasi agar memacu motivasi berprestasi, yang tentunya dibarengi dengan sistem kompetisi yang fair ( menghilangkan KKN atau korupsi,kolusi dan nepotisme), menerapkan sistem penghargaan dan hukuman ( reward and punishment) yang adil, konsisten, dan konsekwen.

     

  2. Kesimpulan

    Perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia menurut Harsya Bachtiar akan…”berakar pada kenyataan masyarakat dan kebudayaan Indonesia sendiri sesuai dengan masalah-masalah di lapangan yang dihadapi anggota Kepolisian Indonesia….” Untuk mengembangkan suatu kerangka teori yang sesuai dengan tata keteraturan berfikir logika dan sesuai dengan kenyataan – kenyataan di Indonesia…., sebagai pengatur fakta-fakta, konsep-konsep serta generalisasi-generalisasi…” yang nantinya akan merupakan wujud ilmu kepolisian Indonesia. Ilmu Kepolisian sebagai jembatan befikir kita, bahwa cara pandang atau paradigma baru polri kedepan harulah lahir berdasarkan ilmu kepolisian sebagai interdisipliner yang kokoh, sehingga yang menerapkannya tidak hanya bisa untuk menjawab permasalahan dengan teori dan kajian ilmiah, tetapi juga dapat diterapkan oleh sebagian besar alat Negara penegak hukum dilapangan.

Polisi sekarang harus bisa menjawab tantangan jaman dengan mengembangkan riset di masyarakat Indonesia, yang multikultural dan heterogen, bersama-sama masyarakat menyelesaikan masalah-masalah social yang ada dan juga memiliki pola pikir dan kemampuan global untuk menghadapi kejadian dan permasalahan di dunia internasional. Strategi Community Policing sebagai strategi penyelesaian masalah dipergunakan sebagai konsep yang disesuaikan dengan karakter dan budaya masyarakat Indonesia. Polisi harus bisa membawa diri untuk selalu berada “disamping” masyarakat dan membina masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam menangani permasalahan social diwilayahnya/komunitasnya masing-masing dengan asas saling mempercayai dan saling menghormati ( mutual trusts and respect).


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s