Perspektif Pelayanan Reskrim terhadap Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai Solusi Pembenahan Citra Kepolisian

 Latar BelakangPada suatu proses Penyelidikan dan Penyidikan, kepastian hukum adalah salah satu tujuan dan menjadi essensi sebenarnya dari Hukum.Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya selain menegakkan hokum juga turut memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam ruang lingkup tugas Kepolisian, sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang tercantum dalam UU No.2 tahun 2002 Pasal 13. Kapolri menegaskan bahwa visi misi Kapolri yaitu mengutamakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dari pada fungsi penegakan hokum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Deklarasi Sidang Umum PBB  tanggal 29 November 1985, menyatakan bahwa saksi adalah ….setiap orang yang, secara individu atau secara bersama, sudah menderita kejahatan, mencakup phisik atau mental kerugian menderita ekonomi emosional atau perusakan/pelemahan [hak/ kebenaran] pokok mereka, melalui/sampai tindakan atau penghilangan yang adalah di (dalam) pelanggaran hukum pidana…”                Dalam Fungsi Reskrim, salah satu fungsi yang melakukan penegakkan hukum, ada kewenangan Penyidik  dalam Pasal 1 huruf 13 UU No.2 tahun2002 yang berbunyi “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.Secara aplikatif, proses pengumpulan bukti adalah proses utama dalam membuat terang suatu tindak pidana, maka pengumpulan bukti tersebut berasal dari alat-bukti yang sah, selain dari Keterangan Tersangka, Petunjuk, Surat, Barang Bukti keterangan saksilah yang paling dilematis, karena merupakan alat bukti dari yang berasal dari manusia yang dipengarui faktor psikologis.   

                Menurut Pasal 185 UU No. 8 tahun 1981:

(1)  Seorang saksi sebagai alat bukti ialah saksi yang menyatakan di pengadilan.

(2)  Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai alat bukti yang sah lainnya.

(4)  Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat memebnarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

(5)  Baik pendapat maupun rekan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.

(6)  Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

(a)   Persesuaian antara keterang saksi satu dengan lainnya,

(b)  Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain,

(c)   Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan tertentu,

(d)  Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

Permasalahan

Dari keterangan diatas, dapat kita lihat bahwa objektifitas saksi adalah mutlak didapat, bagaimana seorang penyidik dapat menjalankan tugasnya dalam mengungkap kebenaran apabila terjadi intervensi dan intimidasi terhadap saksi yang dia miliki? Selama ini yang terjadi adalah penyidik kewalahan menghadirkan saksi, ada beberapa kasus yang melibatkan  orang-orang yang mempunyai anak kapak(bahasa Palembang yang berarti preman) dan mandek karena saksi yang memberatkan tidak bersedia memberika keterangan karena sudah diintervensi, atau diintimidasi secara sepihak tanpa sepengatahuan penyidik oleh orang – orang dari pihak tersangka/terdakwa.

Contoh kasus yang mengakibatkan berubahnya keterangan saksi dihadapan penyidik maupun pengadilan adalah Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh seorang calon Ketua DPC  sebuah partai yang mempunyai massa/ anak buah yang banyak, sehingga penyidik tidak dapat memperoleh keterangan dari saksi yang memberatkan tersangka, dan akhirnya kasus itu dinyatakn tidak cukup bukti oleh pengadilan. Padahal dari hasil test DNA menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh korban 99,9% terbukti cocok. Contoh yang lebih ekstrim lagi ada kasus yang dimana saksi – saksi yang mencoba memberatkan tersangka diancam untuk dibunuh, bahkan sudah ada yang dibunuh seperti kasus Pembunuhan Direktur Utama PT.Asaba, Jakarta yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Salah satu saksi bernama Steven, menantu almarhum yang menceritakan dirinya diancam  oleh otak pembunuhan ( Skripsi PTIK  penulis  Angkatan 40-Khusus lulusan Kriminologi  FISIP Universitas Indonesia).

Amerika Serikat telah menggunakan Program Witness Protection sejak tahun 1950-an untuk melindungi saksi dalam kasus Al Capone, Bos mafia yang tidak segan – segan membunuh saksi yang melawannya dalam sidang karena kejahatan terorganisirnya. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/ atau ia alami sediri.

Mafia ( dari bahasa Italia yang berarti organisasi kejahatan ) ini menggunakan kekerasan atau intimidasi secara psikologis kepada siapa saja mengganggu pekerjaan mereka, baik legal maupun ilegal. Modus operandi mereka adalah dengan menekan para pejabat pemerintah untuk mendapatkan / memenangkan tender tertentu dengan cara – cara pengancaman. Kadangkala mereka  menggunakan bisnis legalnya untuk menjadi alat money loundering (Pencucian Uang) dari kejahatannya.

Dalam realitas hukum yang ada, seringkali penyidik tidak memliki alat bukti yang cukup. Seperti disebutkan dalam KUHAP bahwa alat bukti untuk penyidikan tindak pidana minimal 2 (dua) alat bukti untuk mencukupi penyidikan. Dari karakter budaya orang Sumatera Selatan, banyak sekali kejadian dimana saksi tidak mau menjadi saksi suatu kasus tindak pidana karena takut. Kebanyakan merasa keselamatan dirinya terancam sehingga harus menghidari statusnya menjadi saksi. Hal ini terjadi terutama dalam penanganan kasus-kasus yang bersifat kekerasan, atau dalam hal melawan mafia – mafia ( kelompok – kelompok yang menggunakan kekerasan dalam menjalankan bisnisnya).  Begitu pula dengan Kejahatan Terorganisir lainnya seperti Mafia Narkoba, Mafia Judi dan Mafia Tanah.  Para mafia ini biasa mengintimidasi seseorang dengan menggunakan massa untuk dengan dalih demonstrasi oleh “rakyat” yang menjadi anarkhis untuk menekan lawan-lawannya. Landasan HukumDalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa hak-hak korban dan saksi dilindungi dan dilayani oleh LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). LPSK sendiri adalah Lembaga yang bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 undang – undang ini.  Ditinjau dari sudut pandang  saksi dan korban yang menjadi saksi kejahatan terorganisir, mereka tentunya menginginkan keselamatan keluarganya dan dirinya. Ini tercantum dalam hak-hak tersangka  Pasal 5 yaitu :

(1)  Seorang Saksi dan Korban berhak :

a.       Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

b.       Ikut dalam proses memilih, menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

c.       Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d.       Mendapat penerjemah;

e.       Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f.        Mendapat informasi dari perkembangan kasus;

g.       Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

h.       Mendapat identitas baru;

i.         Mendapat tempat kediaman baru;

j.         Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;

k.       Mendapat penasihat hokum;dan atau;

l.         Memperoleh bantuan biaya hidup sementara samapai batas waktu perlindungan berakhir.

(2)  Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK(Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Begitu pentingnya Keselamatan Saksi dan/atau korban ditekankan lagi dalam pasal 10 :

(1)  Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

(2)  Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan.

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan dengan iktikad tidak baik.

PembahasanDengan adanya UU No.13 tahun 2006, paradigma Pelayanan Reskrim yang tadinya selalu menitik beratkan kepada Perlindungan Hak Azasi Manusia terhadap tersangka diharapkan menjadi berubah, dalam kebanyakan kasus telah terjadi manipulasi hukum dengan memanfaatkan celah hukum yang ada untuk dijadikan bahan pembelaan terhadap hak-hak tersangka, sementara Hak-hak saksi dan korban terabaikan. Kadangkala bahkan Pelapor yang menjadi korban dijadikan tersangka dengan dalih bahwa pelapor telah mencemarkan nama baik tersangka, padahal tersangka belum diberikan kekuatan hokum yang tetap untuk diputuskan apakah bersalah atau tidak didalam peradilan oleh Hakim. Terjadi proses Victimisasi menurut Brent Turvey.                Victimology dalam  format yang paling sederhana nya  adalah studi korban atau korban pelanggar tertentu . Itu digambarkan sebagai “ analisa dan studi karakteristik korban yang saksama” ( Brent Turvey), Alasannya suatu victimology adalah penting bahwa korban mendasari  penyerangan yang jahat, dan perbuatan yang demikian,  sebanyak bagian dari kejahatan sebagai peristiwa kejahatan, senjata, dan saksi mata. Terutama ketika kita diserahkan tanggung jawab korban, ketika ini adalah orang yang terakhir untuk bersaksi kejahatan itu , dan mungkin adalah mampu memberikan kesaksian atas kejahatan para pelanggar hukum.                 Pada saat ini ada 3 (dua ) undang-undang selain UU No.13 tahun 2006 yang mengatur perlindungan saksi yaitu UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UUNo.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, serta UU No.25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Namun secara tekhnis belum dapat diterapkan secara maksimal dan tidak mengatur secara lengkap tentang hak-hak saksi dan/atau korban layaknya UU No.13. Sebagai Penyidik, paradigma yang menyangkut perlindungan tersangka mutlak harus diterapkan, namun dalam situasi saat ini, dimana Reskrim fungsi No. 1 yang menjadi sasaran keluhan dan komplain masyarakat ( menurut Survey Kompolnas 2007), maka citra para penegak hokum menjadi tercoreng.                 Perspektif Penegakan hukum dengan memberikan pelayanan dengan cara perlindungan secara ekstra ketat kepada saksi dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pengungkapan kasus tanpa adanya intimidasi dari para tersangka/ advokat tersangka  yang secara gencar mencari celah dari kesalahan prosedur dan kelemahan penyidik. Ketika kesaksian seseorang tidak bisa diintervensi, maka  objektifitas dari keterangan saksi dapat menjadi payung hukum yang tidak tergoyahkan bagi penyidik. Namun hal ini tidak bias hanya diteggak dengan pembentukan LPSK. Walaupun LPSK yang menentukan kelayakan dalam pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban, namun LPSK dalam pelaksanaannya dilapangan tidak dapat melakukan pengamanan langsung kepada para saksi dan/ atau korban. Padahal untuk ancaman pidana dari usaha-usaha pemaksaan kehendak kepada saksi dan korban sudah jelas tertera dalam UU No.13 tahun 2006 Pasal  37 yang menyebutkan :

(1)  Setiap orang yang memaksakan kehendak baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu yang menyebabkan Saksi dan/ atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf  d sehigga Saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 ( satu ) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana paling sedikit Rp.40 juta dan paling banyak Rp.200 juta.

(2)  Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana diatur pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau korban, dipidana penjara paling singkat 2(dua)tahun dan paling lama 7(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80 juta dan paling banyak Rp. 500 juta.

(3)  Setiap orang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana diatur dalam ayat (1) sehinga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau korban, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 80 juta dan paling banyak 500 juta.

Begitu juga Pasal 38 orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana paling sedikit 2 (dua)tahun dan paling lama 7(tujuh) tahun, serta Pasal 39 sampai pasal 41 yang menekankan kerugian/tekanan-tekanan terhadap saksi.

Dengan menjadikan ini sebagi perspektif penyidik, maka selayaknyalah penyidik mulai merubah diri dari yang selama ini Offender Oriented menjadi Victim/Witness Oriented. Penyidik harus memiliki unit dan anggaran tersendiri dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap saksi dan atau korban secara maksimal. Terbukti bahwa efektifitas perlindungan saksi dan/korban dapat menjadikan kembalinya kepercayaan publik akan supremasi hukum. Hukum tidak lagi milik sebagian orang yang menggunakannya sebagai alat intimidasi dari yang mengenal hukum, tapi milik seluruh elemen masyarakat. Penyidik sudah dapat membentuk suatu unit yang bertugas untuk memberika program perlindungan kepada saksi dan/tau korban. Sebagai contoh di Polda Metro sudah ada Safe House untuk Perlindungan Saksi dan/atau korban. Unit pelaksana Perlindungan Saksi dan korban bertanggung jawab kepada LPSK dan berada dibawah naungan Bareskrim Direktorat Reskrim sebagai Pembina Fungsi .Diharapkan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban dapat menjadi solusi perbaikan citra Kepolisian khususnya fungsi Reskrim.


5 thoughts on “Perspektif Pelayanan Reskrim terhadap Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai Solusi Pembenahan Citra Kepolisian

  1. wah, ini menarik, pak. kalo ada prosedur dan teknis pelayanan perlindungan saksi dan korban bisa dikirim ke email saya dong pak.. atau dibikin tulisan lanjutan tentang prosedur dan teknis pelayanan perlindungan saksi dan korban ini.. biar makin jelas…

    1. wah saya tertarik buat angkat tema tentang Perspektif Pelayanan Reskrim terhadap Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai Solusi Pembenahan Citra Kepolisian…

      klo blh info’a saya bisa dpt’in di mn data” tersebut????

      blz via email saya az… trima kasih sblm’a…

      1. Sorii baru balas, ( lamaa banget balasnya yah..) saya lagi penugasan luar negeri..jadi sibuk banget…karena ini penelitian kualitatif, saya menggunakan tekhnik pengumpulan data observasi dan wawancara, termasuk dengan membandingkan SOP ( Standard Operasional Prosedur) Perlindungan Saksi yang dilaksanakan oleh LPSK dan Kepolisian ( tentu saya tidak menemui kesulitan dalam hal ini berkaitan dengan institusi di tempat saya bekerja)..anda harus menemukan gatekeepers untuk masuk mengakses datanya….trims

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s