Implementasi Perlindungan Saksi di Polda Metro Jaya ( Studi Kasus Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen)

Saya berkeinginan untuk melakukan penelitian penerapan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang relative baru diatur dalam Hukum Pidana di Indonesia dalam penanganan kasus yang Polda Metro Jaya, tentang peristiwa pembunuhan Nasarudin Zulkarnaen, Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009, yang terjadi setelah korban pulang dari bermain golf di lapangan golf Modernland Tanggerang. Kasus ini telah menyeret Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar sebagai tersangka dan diduga sebagai aktor intelektual.

Berbagai informasi yang hadir dalam media cetak serta elektronik menjelaskan bahwa beberapa aktor intelektual kasus ini juga melibatkan mantan perwira menengah Polri serta seorang pengusaha media cetak.

Perlindungan saksi adalah tabir yang dapat mengungkap kasus yang jelas dibutuhkan dalam sebuah penyidikan. Sebagai contoh baru-baru ini, ada pengakuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) bahwa permohonan perlindungan saksi yang diajukan oleh Anggoro Widjojo, permohonan itu dilakukan oleh Anggodo lewat Tim Kuasa Hukum. Namun permohonan ini belum ditindaklanjuti oleh Tim Komisioner LPSK. Kami belum dapat membuat keputusan terhadap Anggoro.” Sampai sekarang kami belum dapat informasi yang lengkap dalam kasus ini jadi belum ada keputusan paripurna,” jelas Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan saksi sangat dibutuhkan oleh saksi yang merasa terancam keselamatannya.

Penerapan Perlindungan Saksi di Amerika Perlindungan saksi sebagai sebuah sub program dari sebuah proses investigasi telah dilaksanakan di Amerika selama bertahun-tahun. Sebagai perbandingan penulis. pola yang dilakukan oleh Negara ini dalam proses investigasi perlu diketahui untuk menjadi pedoman bagaimananakah pola interaksi ini di Amerika Serikat, orang-orang yang sedang dalam proses perlindungan Bureau of Prison, atau US Marshal Service harus diajukan kepada kantor Operasi Penegakan untuk diteliti dan disetujui. Sebagai bagian atas proses penelitian atas operasi penegakan itu, Kantor Oprasi Penegakan harus berkoordinasi dengan kantor-kantor pejabat Pusat dan daerah yang terkait ( Kantor Tahanan, US Marshal dan Biro Investigasi lainnya). Sebagai tindak lanjut atas diterima atau ditolaknya surat permohonan, Biro Operasi Penegakan tersebut harus memberikan penerangan terlebih dahulu untuk menerangkan keputusannya. Jika dalam situasi mendesak, dan memerlukan keputusan yang segera, permohonan yang ditujukan dengan kepada Kantor Operasi Penegakan dapat diterima secara lisan. Akan tetapi untuk menegaskan permohonan tersebut, maka harus diajukan surat permohonan tertulis setelah mendapat persetujuan secepat mungkin. Informasi yang diterima tersebut akan sangat dirahasiakan. Begitu pula dengan syarat perlindungan saksi, Untuk mendapatkan perlindungan saksi, seorang yang memohon untuk perlindungan diberikan surat permohonan yang mencantumkan informasi tentang syarat-syarat mendapatkan perlindungan. Dimana Jaksa Agung wajib mengevaluasi dan mengetahui semua informasi yang diberikan saksi untuk ikut kedalam program tersebut.

Proses Perlindungan Saksi Rani Juliani masih berlangsung, dengan perkembangan bahwa Jaksa Penuntut umum ( JPU), Cirus Sinaga, menyatakan, istri siri Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran ( PRB) Nasrudin Zulkarnaen, Rani Juliani akan bersaksi pada sidang terdakwa hari Selasa tgl 5 September 2009 mendatang. JPU dihadapan Majelis Hakim menyatakan akan mengajukan lima saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan tersebut.”kelima saksi itu yaitu Rusli, Sri Martuti ( Istri pertama Nasrudin), Irawati ( istri kedua Nasrudin), Suparmin ( Supir Nasrudin ) dan Rani Juliani,” katanya. Kasus ini sangat menarik, dan sampai sekarang menjadi pusat perhatian semua rakyat Indonesia, karena telah menyeret Ketua KPK yang menimbulkan kontroversi karena motif dan latar belakangnya yang rumit melibatkan uang, politik serta asmara sesuai dengan hasil penyidikan yang dirilis oleh Polri. Saya sangat tertarik terhadap penanganan kasus kejahatan dengan kekerasan ini, dimana seorang saksi kunci dari keterlibatan Ketua KPK Antasari Azhar adalah seorang wanita yang diduga mempunyai hubungan asmara dengan korban serta tersangka.

Kasus ini  menimbulkan polemik yang berkepanjangan, sehingga baik dari orang-orang kontra dengan ditahannya Antasari Azhar dan anggapan bahwa kasus ini dipolitisir untuk memperlemah sebuah lembaga Negara yang sedang sedang berperang melawan korupsi. Sementara hasil penyidikan dari Polri mengungkapkan bahwa ada hubungan yang lebih dari pada sekedar hubungan perkawanan antara Antasari Azhar dan Nasrudin Zulkarnain, yaitu ada semacam hubungan simbiosis mutualisme dalam memberikan informasi mengenai kasus korupsi, dimana hal itu perlu dicermati lebih lanjut karena berakhir anti klimaks dengan matinya Nasrudin. Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana perlindungan saksi terhadap suatu kasus besar dilakukan. Karena sampai saat ini, belum ada manajemen standard perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam Juklak atau Juknis.

II. Hipotesis Hipotesis yang mendasari penulisan Tesis ini adalah Program Perlindungan Saksi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya belum memiliki mekanisme SOP ( Standard Operasional Prosedur ) yang tetap sesuai Undang-Undang No.13 tahun 2009 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hubungan Tata cara kerja dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) juga belum diatur menurut kebijakan sekuriti yang berlaku.

III. Masalah Penelitian Penerapan Manajemen Sekuriti Personel, yang menjadikan seorang saksi sebagai klien dari Negara, dalam rangka mengungkap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, perlu diberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Perlindungan saksi yang diberikan oleh Polda Metro Jaya kepada saksi kasus pembunuhan Nazrudin Zulkarnaen, belum memiliki SOP tentang manajemen sekuriti yang baku menjadi masalah penelitian yang akan saya lakukan. Karena dalam menghadirkan atau memeriksa saksi/korban, pihak penyidik seringkali mengalami kesulitan akibat dari pihak korban dibawah pengaruh ancaman fisik maupun psikis. Kasus pembunuhan dengan berencana Nasrudin adalah kasus yang melibatkan orang-orang penting, aparat hukum dan pelaku professional ( pembunuh bayaran) yang kesemuanya memiliki hubungan. Konspirasi dari berbagai kekuatan tersebut, mengakibatkan saksi, seorang perempuan yang berusia relative remaja, dengan latar belakang keluarga seperti orang kebanyakan, dan dengan pekerjaan yang tidak begitu penting, yaitu sebagai caddy golf, dapat mengalami ketakutan yang luar biasa dan traumatis. Oleh sebab itu, saya akan meneliti, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam melindungi saksi tersebut ataupun LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang ada karena sampai saat ini belum ada sebuah protap/juknis/juklak yang mengatur tentang Perlindungan Saksi.

IV. Landasan Teori dan Konsep

1. Perlindungan Saksi sebagai bentuk Perlindungan HAM Polisi dalam menjalankan tugasnya perlu memperhatikan HAM dengan melindungi masyarakat yang membutuhkannya. Prof. Kunarto menjelaskan bahwa setiap dimensi manusia mengandung HAM, maka semua Lembaga Utama PBB, seperti Sidang Umum, Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Dewan Ekonomi dan Sosial, ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam menangani masalah HAM. Polisi sebagai bagian dari Criminal Justice System atau CJS bertanggung jawab melakukan proses peradilan yang bertujuan memberikan keadilan ( equity) dengan mempersamakan semua orang dimuka hukum ( equality before the law), dan belum berjalan sempurna. Sehingga orang sering mencemooh ungkapan, pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan. Oleh karena itu, Polri wajib melakukan proses peradilan pidan seobjektif mungkin, dengan tidak berpihak, dapat disebut sebagai penyidik yang independen. Untuk mencapai hal tersebut, Polisi harus memperhatikan hak-hak azasi manusia saksi yang diperlukan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan. Begitu pentingnya saksi, sehingga perlu dibuat kan suatu perlindungan akan keselamatan jiwa dan psikisnya oleh Polisi sebagai bagian dari CJS.

2. Kedudukan Saksi Saksi mempunyai peran penting dalam sidang peradilan pidana di Indonesia, sesuai dengan Pasal 184 (1) KUHAP menyatakan bahwa..Alat bukti yang sah adalah a) Keterangan saksi b) Keterangan Ahli c) Surat d) Petunjuk e) Keterangan Terdakwa. Sedangkan Pasal 185 (1) menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan disidang pengadilan. dalam proses peradilan, kadangkala tidak sebentar waktu yang dibutuhkan dari awal pemeriksaan dalam proses pemberkasan sampai penuntutan di sidang peradilan. Dalam jangka waktu dari proses pemberkasan sampai pengadilan, saksi yang merasa terancam keselamatannya akan dapat dipengaruhi secara psikis dan jiwanya, apabila tidak dilindungi secara proporsional dan professional.

3. Teori Manajemen Pengorganisasian dalam manajemen adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dalam hal ini, penulis akan meneliti tentang pengorganisasian yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam melakukan perlindungan saksi kasus pembunuhan Nasarudin. Karena saat ini belum ada standard Protap/ Juklak/Juknis tentang hal ini.

4. Teori Viktimologi Viktimologi memiliki ruang lingkup tentang korban kejahatan, saksi akan cenderung menjadi korban kejahatan menurut viktimologi. Stephen Schafer dalam teori tipologi kejahatan menjelaskan ada tiga jenis korban yang mengakibatkan terjadinya viktimisasi yaitu:

a. Unrelated Victims, adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena mereka potensial. Untuk itu aspek dan tanggung jawab sepenuhnya ada dipihak korban.

b. Provocative Victims, merupakan korban dari peranan korban korban yang memicu terjadinya kejahatan.karena itu aspek tanggung jawab terletak pada korban dan pelaku bersama-sama.

c. Participating Victims, pada hakekatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan pelaku.

Metodologi dan Pendekatan Penelitian menggunakan Kualitatif, kira2 ada tambahan untuk masukan saya enggak dari rekan2 sekalian?..thks..

Peran Polri dalam Operasi Perdamaian PBB ketika jurang keamanan di Negara Konflik

 

Perdamaian dan Stabilitas telah menjadi barometer dalam setiap pertumbuhan pembangunan di suatu Negara. Berkembangnya konflik pada banyak Negara berkembang menjadi endemik pada beberapa Negara bagian Afrika, berkembangnya pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara memelihara perdamaian dan stabilitas untuk membantu perkembangan pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi untuk masa depan. Selama ini Indonesia telah berperan aktif dalam melakukan peace building, peace keeping dan peace operation di negara konflik. Dengan bentuk Kontingen Garuda di beroperasi di berbagai negara antara lain di Kamboja, Bosnia, dan terakhir di Lebanon sebagai gugus tugas dari UNIFIL. Indonesia juga berperan aktif dalam menyelesaikan konflik-konflik internal di berbagai negara lewat jalur diplomatik seperti pembuatan perjanjian perdamaian antara Pemerintah Filipina dengan Kelompok separatis Moro di Filipina Selatan.

Berdasarkan konflik yang telah mengakibatkan penderitaan pada umat manusia, PBB melalui Security Council (Dewan Keamanan) menyusun operasi perdamaian (Peace Support Operation) dengan berdasarkan mandat dari UN Charter,Chapter VI dan VII yang menyebutkan bahwa PBB berhak untuk melakukan upaya-upaya baik diminta oleh Negara yang sedang dalam kondisi kritis maupun tidak, akibat konflik yang melibatkan kepentingan internasional baik menggunakan kekuatan diplomatik maupun kekuatan bersenjata demi perdamaian dunia. Andrew Hughes Kepala Staf Departemen Kepolisian PBB mengatakan “Selama beberapa tahun ini, karakter konflik telah berubah secara dramatis dari state to state menjadi intra state yang mencakup sejumlah faksi didalam satu Negara itu sendiri”, “akibatnya ada kebutuhan polisi untuk menjalani tugas itu dibanding tugas konvensional terkait dengan situasi pascaperang”. Hal ini menunjukkan telah terjadinya metamorphosis peran kepolisian di daerah konflik dari polisi sipil menjadi polisi khusus yang mempunyai kualifikasi tertentu.

Para pemimpin G-8( kelompok Negara maju yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Italia, dll.) sepakat untuk membuat komitmen yaitu menyediakan bantuan keuangan dan tekhnis, agar tahun 2010 negara-negara Afrika dan regional serta sub organisasi-organisasi regional mampu terlibat secara efektif mencegah dan memutuskan konflik-konflik serta kekejaman dibenua tersebut. Mereka kemudian membuat G-8 Action Plan yaitu mengembangkan kemampuan Global untuk mendukung operasi perdamaian khususnya di Negara-negara Afrika.

Proyek ambisius G-8 memerlukan peningkatan ketrampilan para peacekeepers dari Negara-negara yang bersedia menempatkan dan mendukung Operasi Perdamaian-Peace Support Operation (PSO). PSO adalah suatu operasi multi dimensional yang melibatkan seluruh aktivitas sipil maupun organisasi militer untuk memulihkan stabilitas dan perdamaian serta membebaskan penderitaan manusia di daerah konflik. PSO dapat dalam bentuk tindakan diplomatic, penjaga perdamaian, militer dan polisi yang bertugas untuk membangun perdamaian Peran kepolisian ini adalah mengisi security gap ( jurang keamanan) dimana pada saat konflik dalam situasi secara grafikal meninggi peran ini dilaksanakan oleh pasukan perdamaian.

Jurang kemanan ( Security Gap) sendiri adalah suatu kondisi dimana lemahnya penegakan hukum dan peraturan, jika polisi lokal tidak mampu/tidak mau untuk mengembalikan situasi keamanan maka diperlukan operasi perdamaian untk mengemban tugas tanggung jawab ini. Ketika muncul kesepakatan dan perjanjian yang mendukung hal ini, maka peran polisi perdamaian mulai aktif. Para polisi perdamaian ini disusun dalam operasi peacekeeping, bertanggung jawab kepada Special Representative of Secretary General of United Nations ( Utusan khusus Sekretaris Jendral PBB).

Justifikasi keberadaan Polisi dalam PSO karena memiliki kemampuan khusus penyidikan penuh dalam penanganan anti teroris, militer tidak memliki kemampuan dan peralatan untuk menangani gangguan kamtibmas atau melaksanakan kemampuan tekhnis kepolisian, kegagalan dalam menegakkan hukum menciptakan keadaan yang bebas hukum, sehingga menimbulkan kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan jalanan, keamanan perbatasan merupakan salah satu kunci sukses dalam mengembalikan keamanan didaerah post-konflik, imigrasi serta kontrol terhadap perbatasan merupakan pertahanan terhadap terorisme dan kejahatan terorganisir.

Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan militer yaitu melumpuhkan ancaman sedangkan pendekatan kepolisian dalam melindungi masyarakat dan membawa penegakan hukum serta melakukan tugas dalam kasus-kasus lain. Dalam PSO adalah tepat bahwa pengunaan Polisi harus mengusai kedua bidang militer maupun polisi, karena Polisi bertugas di jurang keamanan yang kritis dan bernuansa transisi. Nuansa transisi bila kita melihat dari sudut pandang keuntungan dan kerugian bila menggunakan salah satu aspek saja maka akan terlihat sebagai berikut :

Keuntungan penggunaan kekuatan militer:

1. Reaksi cepat
   
2. Nilai penjeraan yang tinggi
   

Kelemahan penggunaan kekuatan militer :

1. Rendahnya nilai diskriminasi terhadap pengunaan kekerasan dan kesepakatan.
   
2. Tidak sepakatnya media nasional dan internasional serta opini publik.
   
3. Mengakibatkan resiko tingi terhadap masyarakat lokal.
   

Sedangkan keuntungan dengan menggunakan Polisi Sipil :

1. Kurangnya kerusakan property pribadi dan umum.
   
2. Kesepakan internal dan eksternal.
   
3. Penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia.
   

 

 

Kelemahan Penggunaan Polisi Sipil :

1. Mempunyai jangka waktu yang sedikit dan efisiensi dari intervensi.
   
2. Butuh lebih banyak waktu untuk mendapatkan bantuan internasional.
   

Ancaman-ancaman dalam pelaksanaan tugas polisi di wilayah konflik adalah Terorisme, Kejahatan Terorganisir, Senjata Pemusnah Massal,Konflik Regional dan Alat negara yang tidak berfungsi lagi. Tugas-Tugas yang terdapat dalam Operasi Perdamaian dilakukan oleh para peacekeepers, meliputi :

1. Pengumpulan informasi khusus dan intelejen.
   
2. Investigation/ Penyidikan. Sebagai contoh peranan dalam melaksanakan tugas tersebut, adalah pemeberantasan terorisme, secara militeristik adalah menyerang daerah, negara atau organisasi yang melakukan terorisme,sementara secara fungsi Kepolisiannya yaitu dengan melakukan penyidikan dan menahan para pelaku terorisme.
   
3. Pengamanan VIP(Very Important Person)
   
4. Operasi Khusus Kepolisian yang digunakan dalam kondisi krisis manajemen dan memerlukan kemampuan penggunaan kekerasan dimana shock therapy merupakan elemen kunci kesuksesan suatu misi.
   
5. Instruktur Polisi,melatih,mengawasi dan mentoring polisi lokal.
   
6. Kemampuan menggunakan peralatan khusus.
   
7. Unit Struktur logistic yang bertaraf Nasional mengikuti konsep Negara Maju.
   

Dari tindakan kepolisian ini memerlukan suatu konsep kepolisian yang meyeluruh dan bergerak dalam bentuk Unit. Bentuk Polisi perdamaian ini disebut sebagai Stability Police Unit (SPU) suatu unit kepolisian internasional yang dapat menjalankan misi khusus dan mempunyai disiplin ilmu yang sama dalam menjalankan tugasnya. Gendarmarie (Perancis) dan Carabinieri (Italia) adalah contoh bentuk polisi yang dapat “mengawinkan” fungsi militer dan polisi secara harmonis. Stability Police Unit adalah bentuk optimal dari asset yang dapat digunakan untuk menekan jurang keamanan yang menghadang dan telah terjadi di setiap daerah misi, konsep seperti interaksi dan integrasi dengan militer dan lingkungan sipil(local dan internasional) sangat dibutuhkan dan mendapat prioritas khusus.

Dalam konteks stabilitas, SPU harus dapat melakukan pergerakan secara operasional, terencana, dan penempatan peralatan secara cepat, dapat melakukan tugas kepolisian secara skala besar dalam kondisi pertikaian dan dapat menstabilkan situasi kerusuhan dan mencegah perdagangan gelap. Dalam perannya sebagai polisi, SPU harus dapat membangun kepercayaan masyarakat local dengan berinteraksi dengan penduduk local secara informal, dan melakukan kerjasama dengan pemerintah lokal.Untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, anggota SPU harus memiliki kemampuan untuk :

1. Pengendalian Kerusuhan dan Massa.
   
2. Pengamanan Perbatasan.
   
3. Pemulihan Sektor Kamtibmas.
   
4. Pengaman Pemilihan Umum.
   
5. Pengamanan VIP.
   
6. Pengaman Penjara.
   
7. Penyelidik.
   
8. Penyidik.
   
9. Penangkapan beresiko tinggi.
   
10. Penanganan pembalasan dendam thd objek vital( rumah ibadah, sekolah dsb.)
    
11. Negosiator.
    
12. Menurunkan Ketegangan konflik.
    
13. Melindungi Aset Publik dan Pribadi.
    
14. Membangun hubungan dengan masyarakat lokal demi tumbuhnya kepercayaan.
    
15. Memfasilitasi kefektifan pengadilan dan hukum pidana.
    
16. Membangun kembali, melatih, mengajari dan mengawasi polisi lokal/ keamanan lokal bila diperlukan.
    

Tugas-tugas tersebut bukanlah ringan, apalagi dilaksanakan dalam situasi dan kondisi dimana kepolisian setempat tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan baik. SPU harus memiliki sifat :

1. Robustness : SPU adalah kekuatan terorganisir yang harus dapat melaksanakan tugas di wilayah yang tidak stabil, untuk mencapai tujuannya, kekuatan ini terdiri dari berbagai komponen, peralatan dan persenjataan yang berbeda untuk mengatasi konfrontasi perseteruan berskala besar, menyediakan logistic bagi dirinya sendiri berdasarkan permintaan dari tugas dan mandate yang diembannya.
   
2. Rapidly Deployable : SPU harus dapat ditempatkan secepat mungkin ( maksimal 30 hari ) setelah mendapat perintah dari Negara/Koalisi beberapa negara.
   
3. Flexibility : Perilaku ini untuk beroperasi di situasi krisis dan efektif di skenario manapun dengan rantai komando sipil maupun militer, sama baiknya seperti tranformasi antara masa pergantian dengan masa penguatan. Fokusnya adalah untuk membangun perangkat SPU yang berbeda untuk bekerjasama, di satu pihak untuk melakukan dan menyelesaikan tugas khusus dilain pihak untuk masyarakat lokal, level konflik tergantung dari referensi khusus tentang militeristik dan kriminalitas,serta level ketegangan antara kelompok – kelompok yang bertikai.
   
4. Intoperability : ini adalah kemampuan secara sistematis, unit atau kekuatan untuk melaksanakan tugas atau mendapat tugas dari sistem,unit atau kekuatan yang lain , dan dapat melaksanakan tugas beroperasi seefektif mungkin.
   

Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, Polisi internasional diberikan kekuasaan dalam menggunakan kekerasan baik dalam level nasional dan internasional, hal ini tidak terlepas dari dasar hokum Internasional, yang terkait dengan peraturan-peraturan tersebut adalah :

1. (1971) CoE ( Code of Ethics ) Declaration on Police.
   
2. (1977) UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.
   
3. (1979) UN Code of Conduct for Police Officials.
   
4. (1990) UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.
   
5. (2001) Guidelines for the Development of ROE for the UN Peace Operations.
   

Secara umum Misi Polisi PBB adalah: memperkuat polisi lokal yaitu melatih, mendidik, melakukan penyeleksian, melakukan pengorganisasian dan perbaikan struktur organisasi kepolisian lokal, ini adalah fungsi kunci untuk pencegahan konflik, krisis manajemen dan rehabilitasi post konflik dan melakukan subtitusi polisi lokal, ini adalah fungsi eksekutif Kepolisian.

Oleh karena hal tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Polisi yang dikedepankan dalam menjalankan tugas di daerah konflik ketika masa transisi tersebut dapat melakukan dua fungsi, yaitu fungsi militer dan fungsi kepolisian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadikan Polri lebih berperan dalam Operasi Perdamaian PBB dan mengirim Polisi-polisi terbaiknya yang berkualitas seperti disebutkan diatas. Tentunya evolusi kemampuan dan kualitas kinerja para peacekeepers ini dapat disesuaikan dengan evolusi dari konflik yang berkembang saat ini sehingga peran Polri yang selama ini telah membawa harum nama Bangsa dan Negara dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

 

 

 

 

Reformasi Birokrasi Polri

Dalam pidato pembukaannya pada acara launching Reformasi Birokrasi Polri (RBP), Kapolri Jend.Pol. H.Bambang H.D.MM menyampaikan bahwa RBP sejalan dengan program pemerintah dalam menerapkan dan membangun tata pemerintahan yang baik (Good Governance). RBP ini juga sebagai tindaklanjut dari Grand Strategy Polri (2005-2025) yang pada saat ini dalamTahap Trust Building.Kapolri mencanangkan Program yang dinamakan “QUICK WIN” yang bertujuanuntuk membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri. Quick win ini juga merupakan transformasi birokrasi menuju birokrasi yang modern dan profesional dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas.Adapun program2 unggulan dalam implementasi quick win ini antara lain :
1. QUICK RESPONSE Yaitu kecepatan dan ketanggap segeraan polisi dalam menanggapi dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Kecepatan penanganan Polri ini didukung dengan sistem terpadu dan penggunaan IT sepertiGPS,GIS, Internet, Call Centre 112,SMS 1717,HT,Peta Digital, CCTV danFax/email, serta TMC (Traffick Management Centre.
2. Transparansi dan Komunikasi yang baik dalam Penyidikan.Yaitu usaha POlri untuk lebih transparan dan komunikatif dalam bidang penyidikan tindak pidana melalui wadah SP2HP. Hal ini bertujuan untukmenghindari adanya miskomunikasi dan salah persepsi dari masyarakat atas tindakan2 yg dilakukan penyidik Polri, dimana masyarakat dapat memperoleh informasi tentang berbagai hal yg belum dipahami dan diketahui terkait dengan perkara pidana yang dialaminya. Polda MetroJaya telah membuat Website sebagai sarana pendukung sehingga masyarakat dapat mengakses informasi perkembangan penyidikan perkarapidana yg dilaporkannya.
3. Proses Rekruitment Anggota Polri Yaitu dalam rangka menyaring SDM Polri yg diharapkan cerdas,bermoral, patuh hukum, dan modern POlri menerapkan proses rekruitmentyang bersih,transparan, dan akuntabel. Proses rekruitment ini diawasi lembaga eksternal seperti Kompolnas, DPR, LSM, Police Watch,Profesional, dan Tokoh masyarakat serta bekerjasama dengan kalangan Universitas .
4. Transparansi dalam Pelayanan SSB (SIM-STNK-BPKB) Yaitu pelayanan SSB dengan prinsip Cepat, Tepat, dan Akurat yangdidukung dengan IT (SSB online) serta beri kemudahan kpd masyarakatdalam birokrasi pengurusannya dengan wadah SIM keliling, Gerai Samsat,STNK door to door, Samsat drive throu, dan Samsat E-payment.
Dalam acara launching RBP tersebut Presiden SBY memberikan sambutan dengan pointers sbb :
1. Tugas Polri dalam UU adalah memelihara ktms, melindungi,mengayom idan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam usaha pelayananpublik POlri diharapkan dapat “Better-Cheaper- Quicker-Easier” (lebih baik-lebih murah-lebih cepat-lebih mudah).
2. Pada dasarnya Presiden senang akan prestasi yang diraih Polri dengan istilah Bagus sekali, bagus, dan ada yang belum bagus. Dalam menangani kejahatan narkotika Polri sudah bagus, demikian juga terorisme dan penanggulangan kejahatan kekayaan alam. Dengan catatan :- Illegal Fishing belum optimal- Penanganan Street Crime dan Premanisme masih kurang optimal. Khususmengenai hal ini Presiden SBY sangat menaruh harapan besar kepada Polri untuk dapat melakukan “PERANG” terhadap Kejahatan Jalanan dan Premanisme untuk menciptakan rasa aman dalam masy sepanjangwaktu. Prinsipnya bahwa “Negara tidak boleh kalah dengan Street crimedan Premanisme, walaupun memamng ada resiko yg harus dihadapi”.
3. Polri diharapkan dapat membangun komunikasi yg baik denganmasyarakat, sehingga tidak ada prasangka buruk di hati masy mengenaitugas2 Polri.
4. Presiden SBY memberikan suatu filsafat berkaitan dengan reformasi birokrasi dengan menggambarkan suatu rumah yg mempunyai ruangan danhalaman. Lebih baik yg punya sendiri yg membersihkan daripada dibersihkan orang luar. Proses pembersihan juga seperti membersihkanrumah dimana harus dilakukan secara terus menerus. Sapu sebagai alat pembersih juga harus lebih bersih daripada yang hendak dibersihkan.

Sumber: email dari rekan Arsyal Sahban

Patok Perbatasan Indonesia-Malaysia hilang

Patok Batas Indonesia-Malaysia Hilang
Perusahaan kelapa sawit asal Malaysia berulah. mereka membangun jalan yang membuat hilangnya puluhan patok tapal batas pada areal sepanjang dua kilometer di kabupaten Kapuas Hulu kalimantan Barat ( Kalbar).

” Temuan itu hasil pantauan langsung ke perbatasan sekitar dua pekan lalu,” ungkap Komandan Korem ( Danrem) 1221 Alambhana Wanawwai ( ABW), Kolonel Inf. Nukman Kasodi, usai mengikuti upacara HUT ke-52 Provinsi Kalbar, di kantor Gubernur, Rabu ( 28/01).

Aksi pengusaha Malaysia itu sudah dilaporkan Danrem 121/ABW kepada Pangdam VI/Tanjungpura, Mayjend Tono Suratman, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Mabes TNI-AD, Mabes TNI dan Departemen Pertahanan.

Menurut Lukman, Patok yang hilang tersebut harus dibangun kembali karena menjelaskan antar negara. ” Meski patok tidak ada, tapi posisinya tidak akan hilang,”katanya.

Ia menambahkan, dari pantauan Korem 121 ABW, jumlah patok yang hilang secara keseluruhan sekitar 50 buah. Semuanya tersebar di lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia.

Patok yang hilang sebagian besar tipe D. Ada empat jenis patok tapal batas. Tipe A memiliki jarak antar patok sekitas 200 kilometer-300 kilometer, tipe B sekitar 10 kilometer, tipe C satu kilometer, tipe D sekitar 100-200 meter.

” Patok-patok tersebut tersebar di perbatasan Kalbar Serawak yang panjangnya 1.004 kilometer, mulai rdari Tanjung Datuk di sebelah Barat hingga ke perbatasan Kalbar dengan Kaltim di Timur,”papar Nukman.

Patok yang hilang disebabkan longsor atau sengaja dihilangkan saat pembuatan jalan, oleh orang-orang yang membuka lahan atau jalan karena patok-patok itu tertutup pohon.

Lokasinya di Kabupaten Kapuas Hulu, Sanggau, Bengkayang, dan Sambas.” Rata-rata di daerah yang sudah dikembangkan kegiatan masyarakat”.ujarnya

Pemeriksaan terhadap patok di perbatasan tidak hanya melibatkan TNI, namun juga Tentara Diraja Malaysia berupa patroli bersama.

Perlu diketahui bersama, dari sisi penegakan hukum bahwa disini ada kepentingan Ekonomi Malaysia yang sangat besar, berasal dari Hutan-hutan di Indonesia. Dari kasus ini terungkap terdapat kejadian-kejadian sebelumnya dimana telah terungkap beberapa pengusaha Malaysia yang melakukan praktek illegal logging dari Indonesia di berbagai Hutan lindung Kalimantan Barat dan Tengah ( terakhir Kasus Ketapang yang melibatkan oknum-oknum dari Kepolisian dan TNI yang bertugas disana), jadi sangatlah mungkin apabila Malaysia belum bertindak melalui Angkatan Bersenjata Diraja Malaysia untuk melakukan tindakan hukum terhadap hal tersebut, memang telah terjadi simbiosis mutualisme besar dan menjadikan Indonesia sebagai target/sumber dari industri Ekspor Logging mereka.

Sumber : Harian Republika, 29 Januari 2009

Perspektif Pelayanan Reskrim terhadap Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai Solusi Pembenahan Citra Kepolisian

 Latar BelakangPada suatu proses Penyelidikan dan Penyidikan, kepastian hukum adalah salah satu tujuan dan menjadi essensi sebenarnya dari Hukum.Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya selain menegakkan hokum juga turut memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam ruang lingkup tugas Kepolisian, sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang tercantum dalam UU No.2 tahun 2002 Pasal 13. Kapolri menegaskan bahwa visi misi Kapolri yaitu mengutamakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dari pada fungsi penegakan hokum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Deklarasi Sidang Umum PBB  tanggal 29 November 1985, menyatakan bahwa saksi adalah ….setiap orang yang, secara individu atau secara bersama, sudah menderita kejahatan, mencakup phisik atau mental kerugian menderita ekonomi emosional atau perusakan/pelemahan [hak/ kebenaran] pokok mereka, melalui/sampai tindakan atau penghilangan yang adalah di (dalam) pelanggaran hukum pidana…”                Dalam Fungsi Reskrim, salah satu fungsi yang melakukan penegakkan hukum, ada kewenangan Penyidik  dalam Pasal 1 huruf 13 UU No.2 tahun2002 yang berbunyi “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.Secara aplikatif, proses pengumpulan bukti adalah proses utama dalam membuat terang suatu tindak pidana, maka pengumpulan bukti tersebut berasal dari alat-bukti yang sah, selain dari Keterangan Tersangka, Petunjuk, Surat, Barang Bukti keterangan saksilah yang paling dilematis, karena merupakan alat bukti dari yang berasal dari manusia yang dipengarui faktor psikologis.   

                Menurut Pasal 185 UU No. 8 tahun 1981:

(1)  Seorang saksi sebagai alat bukti ialah saksi yang menyatakan di pengadilan.

(2)  Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai alat bukti yang sah lainnya.

(4)  Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat memebnarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

(5)  Baik pendapat maupun rekan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.

(6)  Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

(a)   Persesuaian antara keterang saksi satu dengan lainnya,

(b)  Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain,

(c)   Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan tertentu,

(d)  Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

Permasalahan

Dari keterangan diatas, dapat kita lihat bahwa objektifitas saksi adalah mutlak didapat, bagaimana seorang penyidik dapat menjalankan tugasnya dalam mengungkap kebenaran apabila terjadi intervensi dan intimidasi terhadap saksi yang dia miliki? Selama ini yang terjadi adalah penyidik kewalahan menghadirkan saksi, ada beberapa kasus yang melibatkan  orang-orang yang mempunyai anak kapak(bahasa Palembang yang berarti preman) dan mandek karena saksi yang memberatkan tidak bersedia memberika keterangan karena sudah diintervensi, atau diintimidasi secara sepihak tanpa sepengatahuan penyidik oleh orang – orang dari pihak tersangka/terdakwa.

Contoh kasus yang mengakibatkan berubahnya keterangan saksi dihadapan penyidik maupun pengadilan adalah Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh seorang calon Ketua DPC  sebuah partai yang mempunyai massa/ anak buah yang banyak, sehingga penyidik tidak dapat memperoleh keterangan dari saksi yang memberatkan tersangka, dan akhirnya kasus itu dinyatakn tidak cukup bukti oleh pengadilan. Padahal dari hasil test DNA menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh korban 99,9% terbukti cocok. Contoh yang lebih ekstrim lagi ada kasus yang dimana saksi – saksi yang mencoba memberatkan tersangka diancam untuk dibunuh, bahkan sudah ada yang dibunuh seperti kasus Pembunuhan Direktur Utama PT.Asaba, Jakarta yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Salah satu saksi bernama Steven, menantu almarhum yang menceritakan dirinya diancam  oleh otak pembunuhan ( Skripsi PTIK  penulis  Angkatan 40-Khusus lulusan Kriminologi  FISIP Universitas Indonesia).

Amerika Serikat telah menggunakan Program Witness Protection sejak tahun 1950-an untuk melindungi saksi dalam kasus Al Capone, Bos mafia yang tidak segan – segan membunuh saksi yang melawannya dalam sidang karena kejahatan terorganisirnya. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/ atau ia alami sediri.

Mafia ( dari bahasa Italia yang berarti organisasi kejahatan ) ini menggunakan kekerasan atau intimidasi secara psikologis kepada siapa saja mengganggu pekerjaan mereka, baik legal maupun ilegal. Modus operandi mereka adalah dengan menekan para pejabat pemerintah untuk mendapatkan / memenangkan tender tertentu dengan cara – cara pengancaman. Kadangkala mereka  menggunakan bisnis legalnya untuk menjadi alat money loundering (Pencucian Uang) dari kejahatannya.

Dalam realitas hukum yang ada, seringkali penyidik tidak memliki alat bukti yang cukup. Seperti disebutkan dalam KUHAP bahwa alat bukti untuk penyidikan tindak pidana minimal 2 (dua) alat bukti untuk mencukupi penyidikan. Dari karakter budaya orang Sumatera Selatan, banyak sekali kejadian dimana saksi tidak mau menjadi saksi suatu kasus tindak pidana karena takut. Kebanyakan merasa keselamatan dirinya terancam sehingga harus menghidari statusnya menjadi saksi. Hal ini terjadi terutama dalam penanganan kasus-kasus yang bersifat kekerasan, atau dalam hal melawan mafia – mafia ( kelompok – kelompok yang menggunakan kekerasan dalam menjalankan bisnisnya).  Begitu pula dengan Kejahatan Terorganisir lainnya seperti Mafia Narkoba, Mafia Judi dan Mafia Tanah.  Para mafia ini biasa mengintimidasi seseorang dengan menggunakan massa untuk dengan dalih demonstrasi oleh “rakyat” yang menjadi anarkhis untuk menekan lawan-lawannya. Landasan HukumDalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa hak-hak korban dan saksi dilindungi dan dilayani oleh LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). LPSK sendiri adalah Lembaga yang bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 undang – undang ini.  Ditinjau dari sudut pandang  saksi dan korban yang menjadi saksi kejahatan terorganisir, mereka tentunya menginginkan keselamatan keluarganya dan dirinya. Ini tercantum dalam hak-hak tersangka  Pasal 5 yaitu :

(1)  Seorang Saksi dan Korban berhak :

a.       Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

b.       Ikut dalam proses memilih, menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

c.       Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d.       Mendapat penerjemah;

e.       Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f.        Mendapat informasi dari perkembangan kasus;

g.       Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

h.       Mendapat identitas baru;

i.         Mendapat tempat kediaman baru;

j.         Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;

k.       Mendapat penasihat hokum;dan atau;

l.         Memperoleh bantuan biaya hidup sementara samapai batas waktu perlindungan berakhir.

(2)  Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK(Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Begitu pentingnya Keselamatan Saksi dan/atau korban ditekankan lagi dalam pasal 10 :

(1)  Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

(2)  Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan.

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan dengan iktikad tidak baik.

PembahasanDengan adanya UU No.13 tahun 2006, paradigma Pelayanan Reskrim yang tadinya selalu menitik beratkan kepada Perlindungan Hak Azasi Manusia terhadap tersangka diharapkan menjadi berubah, dalam kebanyakan kasus telah terjadi manipulasi hukum dengan memanfaatkan celah hukum yang ada untuk dijadikan bahan pembelaan terhadap hak-hak tersangka, sementara Hak-hak saksi dan korban terabaikan. Kadangkala bahkan Pelapor yang menjadi korban dijadikan tersangka dengan dalih bahwa pelapor telah mencemarkan nama baik tersangka, padahal tersangka belum diberikan kekuatan hokum yang tetap untuk diputuskan apakah bersalah atau tidak didalam peradilan oleh Hakim. Terjadi proses Victimisasi menurut Brent Turvey.                Victimology dalam  format yang paling sederhana nya  adalah studi korban atau korban pelanggar tertentu . Itu digambarkan sebagai “ analisa dan studi karakteristik korban yang saksama” ( Brent Turvey), Alasannya suatu victimology adalah penting bahwa korban mendasari  penyerangan yang jahat, dan perbuatan yang demikian,  sebanyak bagian dari kejahatan sebagai peristiwa kejahatan, senjata, dan saksi mata. Terutama ketika kita diserahkan tanggung jawab korban, ketika ini adalah orang yang terakhir untuk bersaksi kejahatan itu , dan mungkin adalah mampu memberikan kesaksian atas kejahatan para pelanggar hukum.                 Pada saat ini ada 3 (dua ) undang-undang selain UU No.13 tahun 2006 yang mengatur perlindungan saksi yaitu UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UUNo.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, serta UU No.25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Namun secara tekhnis belum dapat diterapkan secara maksimal dan tidak mengatur secara lengkap tentang hak-hak saksi dan/atau korban layaknya UU No.13. Sebagai Penyidik, paradigma yang menyangkut perlindungan tersangka mutlak harus diterapkan, namun dalam situasi saat ini, dimana Reskrim fungsi No. 1 yang menjadi sasaran keluhan dan komplain masyarakat ( menurut Survey Kompolnas 2007), maka citra para penegak hokum menjadi tercoreng.                 Perspektif Penegakan hukum dengan memberikan pelayanan dengan cara perlindungan secara ekstra ketat kepada saksi dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pengungkapan kasus tanpa adanya intimidasi dari para tersangka/ advokat tersangka  yang secara gencar mencari celah dari kesalahan prosedur dan kelemahan penyidik. Ketika kesaksian seseorang tidak bisa diintervensi, maka  objektifitas dari keterangan saksi dapat menjadi payung hukum yang tidak tergoyahkan bagi penyidik. Namun hal ini tidak bias hanya diteggak dengan pembentukan LPSK. Walaupun LPSK yang menentukan kelayakan dalam pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban, namun LPSK dalam pelaksanaannya dilapangan tidak dapat melakukan pengamanan langsung kepada para saksi dan/ atau korban. Padahal untuk ancaman pidana dari usaha-usaha pemaksaan kehendak kepada saksi dan korban sudah jelas tertera dalam UU No.13 tahun 2006 Pasal  37 yang menyebutkan :

(1)  Setiap orang yang memaksakan kehendak baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu yang menyebabkan Saksi dan/ atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf  d sehigga Saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 ( satu ) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana paling sedikit Rp.40 juta dan paling banyak Rp.200 juta.

(2)  Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana diatur pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau korban, dipidana penjara paling singkat 2(dua)tahun dan paling lama 7(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80 juta dan paling banyak Rp. 500 juta.

(3)  Setiap orang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana diatur dalam ayat (1) sehinga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau korban, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 80 juta dan paling banyak 500 juta.

Begitu juga Pasal 38 orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana paling sedikit 2 (dua)tahun dan paling lama 7(tujuh) tahun, serta Pasal 39 sampai pasal 41 yang menekankan kerugian/tekanan-tekanan terhadap saksi.

Dengan menjadikan ini sebagi perspektif penyidik, maka selayaknyalah penyidik mulai merubah diri dari yang selama ini Offender Oriented menjadi Victim/Witness Oriented. Penyidik harus memiliki unit dan anggaran tersendiri dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap saksi dan atau korban secara maksimal. Terbukti bahwa efektifitas perlindungan saksi dan/korban dapat menjadikan kembalinya kepercayaan publik akan supremasi hukum. Hukum tidak lagi milik sebagian orang yang menggunakannya sebagai alat intimidasi dari yang mengenal hukum, tapi milik seluruh elemen masyarakat. Penyidik sudah dapat membentuk suatu unit yang bertugas untuk memberika program perlindungan kepada saksi dan/tau korban. Sebagai contoh di Polda Metro sudah ada Safe House untuk Perlindungan Saksi dan/atau korban. Unit pelaksana Perlindungan Saksi dan korban bertanggung jawab kepada LPSK dan berada dibawah naungan Bareskrim Direktorat Reskrim sebagai Pembina Fungsi .Diharapkan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban dapat menjadi solusi perbaikan citra Kepolisian khususnya fungsi Reskrim.