Saya berkeinginan untuk melakukan penelitian penerapan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang relative baru diatur dalam Hukum Pidana di Indonesia dalam penanganan kasus yang Polda Metro Jaya, tentang peristiwa pembunuhan Nasarudin Zulkarnaen, Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009, yang terjadi setelah korban pulang dari bermain golf di lapangan golf Modernland Tanggerang. Kasus ini telah menyeret Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar sebagai tersangka dan diduga sebagai aktor intelektual.

Berbagai informasi yang hadir dalam media cetak serta elektronik menjelaskan bahwa beberapa aktor intelektual kasus ini juga melibatkan mantan perwira menengah Polri serta seorang pengusaha media cetak.

Perlindungan saksi adalah tabir yang dapat mengungkap kasus yang jelas dibutuhkan dalam sebuah penyidikan. Sebagai contoh baru-baru ini, ada pengakuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) bahwa permohonan perlindungan saksi yang diajukan oleh Anggoro Widjojo, permohonan itu dilakukan oleh Anggodo lewat Tim Kuasa Hukum. Namun permohonan ini belum ditindaklanjuti oleh Tim Komisioner LPSK. Kami belum dapat membuat keputusan terhadap Anggoro.” Sampai sekarang kami belum dapat informasi yang lengkap dalam kasus ini jadi belum ada keputusan paripurna,” jelas Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan saksi sangat dibutuhkan oleh saksi yang merasa terancam keselamatannya.

Penerapan Perlindungan Saksi di Amerika Perlindungan saksi sebagai sebuah sub program dari sebuah proses investigasi telah dilaksanakan di Amerika selama bertahun-tahun. Sebagai perbandingan penulis. pola yang dilakukan oleh Negara ini dalam proses investigasi perlu diketahui untuk menjadi pedoman bagaimananakah pola interaksi ini di Amerika Serikat, orang-orang yang sedang dalam proses perlindungan Bureau of Prison, atau US Marshal Service harus diajukan kepada kantor Operasi Penegakan untuk diteliti dan disetujui. Sebagai bagian atas proses penelitian atas operasi penegakan itu, Kantor Oprasi Penegakan harus berkoordinasi dengan kantor-kantor pejabat Pusat dan daerah yang terkait ( Kantor Tahanan, US Marshal dan Biro Investigasi lainnya). Sebagai tindak lanjut atas diterima atau ditolaknya surat permohonan, Biro Operasi Penegakan tersebut harus memberikan penerangan terlebih dahulu untuk menerangkan keputusannya. Jika dalam situasi mendesak, dan memerlukan keputusan yang segera, permohonan yang ditujukan dengan kepada Kantor Operasi Penegakan dapat diterima secara lisan. Akan tetapi untuk menegaskan permohonan tersebut, maka harus diajukan surat permohonan tertulis setelah mendapat persetujuan secepat mungkin. Informasi yang diterima tersebut akan sangat dirahasiakan. Begitu pula dengan syarat perlindungan saksi, Untuk mendapatkan perlindungan saksi, seorang yang memohon untuk perlindungan diberikan surat permohonan yang mencantumkan informasi tentang syarat-syarat mendapatkan perlindungan. Dimana Jaksa Agung wajib mengevaluasi dan mengetahui semua informasi yang diberikan saksi untuk ikut kedalam program tersebut.

Proses Perlindungan Saksi Rani Juliani masih berlangsung, dengan perkembangan bahwa Jaksa Penuntut umum ( JPU), Cirus Sinaga, menyatakan, istri siri Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran ( PRB) Nasrudin Zulkarnaen, Rani Juliani akan bersaksi pada sidang terdakwa hari Selasa tgl 5 September 2009 mendatang. JPU dihadapan Majelis Hakim menyatakan akan mengajukan lima saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan tersebut.”kelima saksi itu yaitu Rusli, Sri Martuti ( Istri pertama Nasrudin), Irawati ( istri kedua Nasrudin), Suparmin ( Supir Nasrudin ) dan Rani Juliani,” katanya. Kasus ini sangat menarik, dan sampai sekarang menjadi pusat perhatian semua rakyat Indonesia, karena telah menyeret Ketua KPK yang menimbulkan kontroversi karena motif dan latar belakangnya yang rumit melibatkan uang, politik serta asmara sesuai dengan hasil penyidikan yang dirilis oleh Polri. Saya sangat tertarik terhadap penanganan kasus kejahatan dengan kekerasan ini, dimana seorang saksi kunci dari keterlibatan Ketua KPK Antasari Azhar adalah seorang wanita yang diduga mempunyai hubungan asmara dengan korban serta tersangka.

Kasus ini  menimbulkan polemik yang berkepanjangan, sehingga baik dari orang-orang kontra dengan ditahannya Antasari Azhar dan anggapan bahwa kasus ini dipolitisir untuk memperlemah sebuah lembaga Negara yang sedang sedang berperang melawan korupsi. Sementara hasil penyidikan dari Polri mengungkapkan bahwa ada hubungan yang lebih dari pada sekedar hubungan perkawanan antara Antasari Azhar dan Nasrudin Zulkarnain, yaitu ada semacam hubungan simbiosis mutualisme dalam memberikan informasi mengenai kasus korupsi, dimana hal itu perlu dicermati lebih lanjut karena berakhir anti klimaks dengan matinya Nasrudin. Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana perlindungan saksi terhadap suatu kasus besar dilakukan. Karena sampai saat ini, belum ada manajemen standard perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam Juklak atau Juknis.

II. Hipotesis Hipotesis yang mendasari penulisan Tesis ini adalah Program Perlindungan Saksi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya belum memiliki mekanisme SOP ( Standard Operasional Prosedur ) yang tetap sesuai Undang-Undang No.13 tahun 2009 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hubungan Tata cara kerja dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) juga belum diatur menurut kebijakan sekuriti yang berlaku.

III. Masalah Penelitian Penerapan Manajemen Sekuriti Personel, yang menjadikan seorang saksi sebagai klien dari Negara, dalam rangka mengungkap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, perlu diberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Perlindungan saksi yang diberikan oleh Polda Metro Jaya kepada saksi kasus pembunuhan Nazrudin Zulkarnaen, belum memiliki SOP tentang manajemen sekuriti yang baku menjadi masalah penelitian yang akan saya lakukan. Karena dalam menghadirkan atau memeriksa saksi/korban, pihak penyidik seringkali mengalami kesulitan akibat dari pihak korban dibawah pengaruh ancaman fisik maupun psikis. Kasus pembunuhan dengan berencana Nasrudin adalah kasus yang melibatkan orang-orang penting, aparat hukum dan pelaku professional ( pembunuh bayaran) yang kesemuanya memiliki hubungan. Konspirasi dari berbagai kekuatan tersebut, mengakibatkan saksi, seorang perempuan yang berusia relative remaja, dengan latar belakang keluarga seperti orang kebanyakan, dan dengan pekerjaan yang tidak begitu penting, yaitu sebagai caddy golf, dapat mengalami ketakutan yang luar biasa dan traumatis. Oleh sebab itu, saya akan meneliti, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam melindungi saksi tersebut ataupun LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang ada karena sampai saat ini belum ada sebuah protap/juknis/juklak yang mengatur tentang Perlindungan Saksi.

IV. Landasan Teori dan Konsep

1. Perlindungan Saksi sebagai bentuk Perlindungan HAM Polisi dalam menjalankan tugasnya perlu memperhatikan HAM dengan melindungi masyarakat yang membutuhkannya. Prof. Kunarto menjelaskan bahwa setiap dimensi manusia mengandung HAM, maka semua Lembaga Utama PBB, seperti Sidang Umum, Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Dewan Ekonomi dan Sosial, ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam menangani masalah HAM. Polisi sebagai bagian dari Criminal Justice System atau CJS bertanggung jawab melakukan proses peradilan yang bertujuan memberikan keadilan ( equity) dengan mempersamakan semua orang dimuka hukum ( equality before the law), dan belum berjalan sempurna. Sehingga orang sering mencemooh ungkapan, pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan. Oleh karena itu, Polri wajib melakukan proses peradilan pidan seobjektif mungkin, dengan tidak berpihak, dapat disebut sebagai penyidik yang independen. Untuk mencapai hal tersebut, Polisi harus memperhatikan hak-hak azasi manusia saksi yang diperlukan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan. Begitu pentingnya saksi, sehingga perlu dibuat kan suatu perlindungan akan keselamatan jiwa dan psikisnya oleh Polisi sebagai bagian dari CJS.

2. Kedudukan Saksi Saksi mempunyai peran penting dalam sidang peradilan pidana di Indonesia, sesuai dengan Pasal 184 (1) KUHAP menyatakan bahwa..Alat bukti yang sah adalah a) Keterangan saksi b) Keterangan Ahli c) Surat d) Petunjuk e) Keterangan Terdakwa. Sedangkan Pasal 185 (1) menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan disidang pengadilan. dalam proses peradilan, kadangkala tidak sebentar waktu yang dibutuhkan dari awal pemeriksaan dalam proses pemberkasan sampai penuntutan di sidang peradilan. Dalam jangka waktu dari proses pemberkasan sampai pengadilan, saksi yang merasa terancam keselamatannya akan dapat dipengaruhi secara psikis dan jiwanya, apabila tidak dilindungi secara proporsional dan professional.

3. Teori Manajemen Pengorganisasian dalam manajemen adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dalam hal ini, penulis akan meneliti tentang pengorganisasian yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam melakukan perlindungan saksi kasus pembunuhan Nasarudin. Karena saat ini belum ada standard Protap/ Juklak/Juknis tentang hal ini.

4. Teori Viktimologi Viktimologi memiliki ruang lingkup tentang korban kejahatan, saksi akan cenderung menjadi korban kejahatan menurut viktimologi. Stephen Schafer dalam teori tipologi kejahatan menjelaskan ada tiga jenis korban yang mengakibatkan terjadinya viktimisasi yaitu:

a. Unrelated Victims, adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena mereka potensial. Untuk itu aspek dan tanggung jawab sepenuhnya ada dipihak korban.

b. Provocative Victims, merupakan korban dari peranan korban korban yang memicu terjadinya kejahatan.karena itu aspek tanggung jawab terletak pada korban dan pelaku bersama-sama.

c. Participating Victims, pada hakekatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan pelaku.

Metodologi dan Pendekatan Penelitian menggunakan Kualitatif, kira2 ada tambahan untuk masukan saya enggak dari rekan2 sekalian?..thks..